Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta "Srikandi" di Pansel KPK Bebas Kepentingan Politik

Kompas.com - 22/05/2015, 21:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo memastikan lagi latar belakang dari sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Fadli berpesan, jangan sampai ada di antara sembilan orang Pansel KPK yang mempunyai kepentingan politik.

"Dari orang-orang yang dipilih tidak boleh ada yang punya muatan politik. Tidak punya kepentingan untuk menitipkan seseorang. Sehingga komisioner yang terpilih betul-betul bisa kerja profesional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2015).

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon menanggapi Ketua Pansel Destry Damayanti yang saat ini menjabat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Jika hal itu benar, kata dia, maka sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan.

"Tugas KPK itu kan mengawasi semuanya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau yang memilih berasal dari eksekutif kan akan ada conflict of interest," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Fadli pun meminta Destry untuk memilih salah satu jabatan, Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN atau Ketua Pansel KPK. Menurut dia, akan lebih baik apabila Destry mundur sebagai ketua pansel, apalagi jika yang bersangkutan sudah terlanjur dekat dengan Rini.

"Mudah-mudahan ini karena ketidaktahuan Jokowi. Kalau tahu, harus kita koreksi. Itu tidak bisa," ujarnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernomo saat dikonfirmasi, mengakui Destry merupakan salah satu staf di Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno. "Dia Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi (Kementerian) BUMN," kata Teddy. (Baca: Ketua Tim Pansel KPK Orang Dekat Menteri BUMN?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com