Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adrianus Anggap "Lebay" Kasus Novel Dikaitkan dengan KPK

Kompas.com - 02/05/2015, 12:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala menilai, kasus yang menjerat penyidik KPK, Novel Baswedan, yang kini tengah ditangani kepolisian, merupakan murni kasus hukum. Ia meminta, agar penanganan kasus ini tidak dikaitkan dengan kisruh antara KPK-Polri jilid III.

“Saya menolak untuk dikaitkan dengan konteks KPK-Polri. Karena dalam konteks penetapan tersangka dan penahanan tidak ada kaitannya dengan KPK,” kata Adrianus saat diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (2/5/2015).

Ia melihat, Polri memiliki alasan yang cukup kuat untuk segera menuntaskan kasus ini. Pasalnya, pada tahun 2016 mendatang, kasus ini kadaluwarsa dan tidak bisa dilanjutkan.

Sementara itu, berdasarkan catatan Kompolnas, ada ribuan kasus yang ditangani Bareskrim Polri kini mangkrak. (baca: Buat Petisi, Istri Novel Minta Jokowi, Badrodin, Ruki Bebaskan Suaminya)

Alasan lain, apabila penanganan kasus Novel diselesaikan saat kisruh KPK-Polri jilid II, dimana saat itu KPK menetapkan Kepala Korlantas ketika itu Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, maka cukup beralasan apabila ada pihak yang menganggap penanganan itu merupakan bentuk balas dendam.

“Kalau kita kaitkan dengan kasus Cicak-Buaya, memang ini langkah Polri untuk membalikkan situasi karena Polri kalah 1-0 dalam penangkapan Djoko Susilo. Tapi saat ini tidak dalam konteks itu, ada kasus di Polri yang harus diselesaikan dan ini jadi satu hal yang murni hukum,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyesalkan, adanya sikap sejumlah kalangan yang mengaitkan penangan kasus Novel dengan upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri. Menurut dia, tidak seharusnya penanganan kasus hukum terhadap seseorang dikaitkan dengan institusi dimana orang tersebut bekerja. (baca: Mengingat Kembali Kasus Novel Baswedan)

“Ya, itu namanya lebay. Saat ini memang kasus yang ditujukan kepada Novel adalah melakukan tindak pidana ketika dia bertugas, kenapa dikaitkan dengan institusinya?” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota tim hukum Novel, Haris Azhar menilai, penanganan kasus ini merupakan salah satu bentuk upaya pelemahan terhadap KPK. Ia tak sepakat dengan Adrianus yang menganggap adanya penafsirah berlebihan oleh pihak-pihak yang mengaitkan penyelesaian kasus ini dengan kisruh KPK-Polri.

“Menurut saya lebih dari lebay ya, tapi bukan di kami, tapi dari pihak Pak Adrianus dan polisi,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com