Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Layangkan Protes Keras kepada Pemerintah Arab Saudi

Kompas.com - 17/04/2015, 08:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi advokasi buruh migran, Migrant CARE, meminta Pemerintah Indonesia melancarkan protes keras terhadap Arab Saudi menyusul dieksekusinya dua tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika perlu, Presiden Joko Widodo mengusir Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tidak boleh lagi berbasa-basi memberi permakluman dan tak cukup lagi melancarkan protes keras kepada Saudi Arabia. Harus ada tindakan diplomatik yang keras kepada Saudi Arabia dengan mengusir dan mempersona-nongratakan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secepatnya," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (16/4/2015).

Selanjutnya, pemerintah diminta menurunkan tingkat diplomasi dengan Arab Saudi hingga menunda kerja sama bilateral yang sedang dibangun dengan Arab Saudi. Menurut Anis, eksekusi mati TKI di Arab Saudi yang terjadi berurutan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak mengindahkan tata krama diplomasi. Apalagi, Pemerintah Indonesia mengaku tidak diberitahu mengenai waktu eksekusi.

Anis juga menilai bahwa eksekusi mati TKI di Arab Saudi yang terjadi berulang kali tersebut semakin menegaskan kegagalan pemerintah dalam diplomasi perlindungan buruh migran. Kondisi ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera diselesaikan secara tegas.

Ia juga mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah yang berencana eksekusi mati sejumlah warga negara asing. Anis berpendapat, kebijakan eksekusi mati warga negara asing ini justru menyandera pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung memimpin diplomasi perlindungan buruh migran dan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati seperti yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.

"Hal ini perlu segera dilakukan mengingat masih ada puluhan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia dan negara-negara lainnya sudah ada yang divonis tetap dan menunggu eksekusi," ujar Anis.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya dan kehormatan negaranya. Ia juga mengingatkan Jokowi akan kesejahteraan TKI di Arab Saudi. Menurut Anis, perlakuan majikan di Arab Saudi terhadap para TKI cenderung tidak layak.

"Bekerja lebih dari 18 jam, tanpa hari libur dan terbatas akases komunikasi, perlakuan majikan tidak manusiawi menjadi faktor utama yang melatari pembunuhan, seperti dalam kasus Darsem, Ruyati, Satinah dan Siti Zaenab," kata dia.

Pada Kamis (16/4/2015), Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Indonesia bernama Karni Bt Medi Tarsim. Eksekusi terhadap wanita asal Brebes tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya. Eksekusi Karni ini dilakukan sehari setelah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Siti Zaenab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com