Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Setelah Munas Ancol, Agung Laksono Enggan Bangun Komunikasi

Kompas.com - 09/04/2015, 13:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan telah memberi masukan kepada Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, yang berseteru mengenai kepengurusan DPP Golkar yang sah. Sebelum Musyawarah Nasional Jakarta digelar, Akbar mengaku kerap berkomunikasi dengan Agung. Namun, setelah munas selesai, komunikasi mereka terputus.

"Setelah dia (Agung) melakukan munas di Ancol, saya tidak komunikasi lagi. Karena kelihatannya Agung Laksono tidak lagi mau membangun komunikasi," ujar Agung di Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Saat Munas Golkar di Bali dilakukan oleh kubu Aburizal, Akbar menghadiri acara tersebut. Melihat banyaknya kader Golkar yang hadir dari berbagai dewan pimpinan daerah, Akbar yakin bahwa munas di Bali merupakan munas yang sah oleh Partai Golkar.

"Saya berpendapat (Munas Bali) punya keabsahan kuat karena dihadiri oleh kepemimpinan yang resmi hasil produk Munas Riau dan dihadiri ketua-ketua DPD I dan II yang resmi," kata Akbar.

Akbar mengatakan, Mahkamah Partai Golkar belum memutuskan keabsahan kubu Agung maupun Aburizal. Ia menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly keliru mengutip putusan MPG dan mengesahkan kepengurusan Agung sehingga menyebabkan kubu Aburizal menggugat pengesahan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Itu kan awalnya adalah Menkumham. Putusan mahkamah partai juga ada pendapat yang berbeda-beda karena amar putusan Mahkamah Partai belum menyebut bahwa yang sah adalah Agung Laksono," ujar Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com