Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Waketum Tidak Diatur dalam AD/ART PDI-P"

Kompas.com - 07/04/2015, 17:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Steering CommitteeKongres IV PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga PDI-P tidak dikenal istilah wakil ketua umum. Meski demikian, ketua umum terpilih memiliki kewenangan untuk menentukan struktur kepengurusan, termasuk jika diperlukan posisi wakil ketua umum.

"Berkaitan dengan waketum, memang tidak diatur dalam AD/ART. Tapi, posisi itu akan secara fleksibel diatur dalam AD/ART melalui hak prerogatif ketua umum tadi," kata Andreas di kantor DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015).

Andreas menuturkan, dalam Kongres IV tidak akan ada pemilihan ketua umum. Hal ini karena Megawati Soekarnoputri telah disepakati secara aklamasi kembali memimpin PDI-P sampai 2020, sesuai keputusan Rakernas IV PDI-P di Semarang pada 2014 lalu.

"Kalau di sebelah masih ribut cari pimpinan, di kita relatif sudah selesai. Realitas politiknya seperti itu sehingga kita bisa fokus membicarakan program partai," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan, pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P dalam Kongres IV merupakan mandat Rakernas IV Semarang yang disepakati oleh semua perwakilan daerah. Adapun usulan agar Megawati kembali maju menjadi ketua umum pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kemudian usulan Jokowi itu direspons oleh seluruh utusan Rakernas, disambut aklamasi, dan jadi salah satu keputusan Rakernas," ucap Basarah.

Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, kata Basarah, Megawati akan menerima mandat kongres sebagai formatur tunggal untuk menyusun struktur pengurus DPP PDI-P. Megawati kemungkinan akan menunjuk beberapa pengurus untuk membantunya menyusun struktur pengurus sesuai dengan kompetensi, kebutuhan, dan kapabilitasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com