Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cita Citata Bisa Lebih Populer Dibanding Nawacita-nya Jokowi"

Kompas.com - 06/04/2015, 18:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program utama Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita ternyata tak banyak dipahami substansinya oleh masyarakat. Berdasarkan survei Indo Barometer, sebanyak 88,3 persen dari 1.200 responden tidak pernah memahami isi dari sembilan program prioritas Jokowi tersebut.

"Hanya 11,3 persen dari 1.200 responden yang kami tanyai menjawab tahu Nawacita Pak Jokowi. Nawacita perlu dikenalkan juga dan Pak Jokowi jangan antisosialisasi," kata Direktur Indo Barometer M Qodari dalam rilis survei lembaganya di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Sambil bercanda, Qodari pun membandingkan Nawacita Jokowi dengan artis dangdut yang saat ini sedang populer dengan lagu "Sakitnya Tuh di Sini", Cita Citata.

"Kalau nggak dikenalkan secara sistematis ya itu tadi, Cita Citata akan lebih populer dan dikenal daripada Nawacita," tutur Qodari.

Meski mayoritas masyarakat tak memahami isi Nawacita, hasil survei selanjutnya menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih cukup tinggi.

Sebanyak 45,9 persen responden meyakini Jokowi beserta kabinetnya mampu merealisasikan 9 program pro-rakyatnya tersebut. Sementara yang tidak yakin hanya 10,8 persen responden.

"Misalnya Nawacita ke-9 tentang memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia dinilai memuaskan. Hasil survei menunjukan 65,75 persen responden puas," ucap Qodari.

Survei Indo Barometer dilakukan selama 15 sampai 25 Maret 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden 1200 orang. Survei menggunakan margin of error sebesar plus minus 3,0 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com