Nasib Badrodin Haiti Dipertaruhkan Hari Ini dalam Pertemuan Presiden dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah polemik berlarut-larut soal calon Kapolri, Presiden Joko Widodo akhirnya akan menemui langsung pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2015) ini. Pertemuan yang tak biasa antara Presiden dengan DPR itu akan membahas tindak lanjut dari pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menuturkan saat ini parlemen memandang Presiden melecehkan parlemen karena tidak menindaklanjuti lolosnya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Presiden justru menggantinya dengan calon lain yakni Komjen Badrodin Haiti. Namun, dengan kesediaan Jokowi bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Trimedya berharap hubungan DPR dengan pemerintah membaik.

"Pak Jokowi harus ingat bahwa beliau menjadi Presiden RI, bukan Wali Kota Solo atau Gubernur DKI. Komunikasi legislatif dan eksekutif itu harus dilakukan," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa surat Presiden Jokowi ke DPR tanggal 18 Februari lalu sangat tidak jelas. Fadli menuntut Presiden menjelaskan rinci alasan akhirnya membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang sudah diloloskan DPR.

"Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang ini kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru," kata dia.

Dengan alasan itu pula, DPR kemudian belum menindaklanjuti pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Semenjak Jenderal Sutarman diberhentikan Presiden secara hormat pada 16 Januari lalu, praktis Polri berjalan tanpa memiliki kepala.

Harus segera

Berjalan tanpa adanya seorang kepala jelas mengganggu kerja kepolisian. Hal ini pun diakui oleh Badrodin yang mendapat amanat untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kapolri sampai adanya Kapolri definitif. Badrodin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dilakukannya sebagai Wakapolri dalam memimpin institusi Polri. Sehingga, seorang Kapolri definitif harus segera ditetapkan.

"Ya, perlulah, sangat perlu (Kapolri definitif)," ujar Badrodin di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, Kapolri akan memastikan semua program kepolisian berjalan pasti. Selain itu, penunjukan kapolri definitif akan membuat kerja kepolisian efektif. "Tidak ragu-ragu, yang terkait dengan masalah pembinaan personel, masalah kerja sama, itu harus ditingkatkan," kata Badrodin.

Hal yang sama juga diinginkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden sangat bersemangat menemui pimpinan DPR pada Senin pagi. Pasalnya, Presiden menaruh harapan agar DPR bisa "melunak" sehingga proses pencalonan Badrodin bisa segera diproses di parlemen.

"Iya, agar kita segera mempunyai Kapolri definitif," ungkap Jokowi seperti diungkapkan Pratikno lagi.

Akankah penantian institusi Polri selama hampir tiga bulan akan sosok seorang jenderal yang memimpin korps Bhayangkara akan segera terealisasi? Jawabannya menunggu hasil pertemuan Jokowi dan pimpinan DPR pada pukul 10.00. Nasib Komjen Badrodin Haiti pun dipertaruhkan....