Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulan Ini, Pemerintah Bentuk Tim Pansel KPK

Kompas.com - 02/04/2015, 20:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai bersiap membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masa jabatan pimpinan yang bertugas saat ini akan berakhir pada Desember 2015 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, Pansel akan dibentuk pada bulan April ini.

"Sudah kami siapkan, rencananya bulan empat ini," ujar Yasonna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Yasonna menyebutkan, Kementerian Hukum dan HAM belum menyiapkan nama-nama yang akan duduk di Tim Pansel. Namun, lanjut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar pansel segera dipersiapkan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan adanya persiapan pembentukan pansel KPK itu. Saat ini tengah dilakukan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Lalu, akan disampaikan kajiannya kepada Presiden," ujar Andi.

Senada dengan Yasonna, Andi mengatakan, hingga kini belum ada nominasi nama-nama anggota pansel. Pemerintah masih fokus pada kajian terhadap kebutuhan dan mekanisme yang akan dilakukan panitia seleksi.

Lebih lanjut, Andi menegaskan, pembentukan tim pansel saat ini bukan karena ada percepatan masa jabatan Pimpinan KPK. Masa tugas para Pimpinan KPK dipastikan berakhir Desember 2015.

"Kalau panselnya harus bekerja kan kami harus menghitung mundur. Kalau idealnya kita sudah peroleh komisioner KPK di akhir November, kami harus mengitung mundur kapan itu dibahas di DPR, kapan seleksinya di pemerintah dilakukan, kapan kajiannya panselnya dilakukan, kalau dihitung mundur ya memang harus menyiapkan enam bulan sebelumnya," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com