Menko Polhukam: Latihan TNI di Poso Sekaligus untuk Menangkap Santoso

Kompas.com - 02/04/2015, 11:51 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, usai memberikan materi pada Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015). KOMPAS.com/Alfian KartonoMenteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, usai memberikan materi pada Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Gedung Olah Raga Cenderawasih, Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Poso, Sulawesi Tengah, sekaligus bertujuan menangkap teroris Santoso. Ia menyebut Santoso sebagai teroris yang paling dicari di Indonesia.

"Utamanya memang latihan PPRC TNI. Tapi, bila di wilayah tersebut ada kelompok radikal, maka dilakukan penangkapan," ujar Tedjo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015).

Tedjo juga berpesan kepada kelompok radikal, terutama kelompok Santoso, untuk segera menyerahkan diri ke aparat keamanan. Jika tidak, aparat keamanan akan melakukan penindakan hukum secara tegas. "Maka itu, menyerahlah," ujar Tedjo.

Kendati demikian, Tedjo menegaskan kembali bahwa latihan sekaligus operasi PPRC TNI di Poso tersebut telah dikoordinasikan dengan kepolisian selaku leading sector penindakan hukum bagi pelaku teror. Ia menjamin tidak ada kesalahan persepsi antara kedua institusi itu. "Utamanya tetap Polri, dibantu oleh TNI," ujar Tedjo.

700 personel TNI cari Santoso

Sebanyak 3.222 personel TNI dari tiga matra diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah, sejak awal Maret lalu. Pemberangkatan itu bertujuan untuk latihan PPRC TNI. Namun, Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau latihan PPRC TNI, Selasa (31/3/2015), mengatakan telah menugaskan 700 personel yang tengah berlatih itu untuk melanjutkan pengejaran terhadap pelaku teroris kelompok Santoso.

"Saya sudah lapor kepada Presiden kalau diperlukan, ada pasukan yang ditinggal di sini untuk melanjutkan kegiatan operasi pengamanan bersama-sama dengan Polri, dan Presiden menyetujui itu," kata Moeldoko.

Sementara itu, polisi yang merupakan pemimpin penegakan hukum mengaku kesulitan dalam mencari kelompok Santoso. Polri telah menggelar Operasi Camar sepanjang bulan Februari dan Maret 2015 dan berhasil menangkap 15 orang terduga teroris anak buah kelompok Santoso, Namun, Polri belum berhasil menangkap Santoso.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan mengaku bahwa memang tidak mudah menangkap Santoso. "Tidak mudah menangkap Santoso, itu bukan perkara gampang," ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Rabu (1/4/2015) kemarin.

Berdasarkan data intelijen yang didapatkan kepolisian, keberadaan Santoso terdeteksi di wilayah Sulawesi Tengah. Polisi kesulitan menghadapi medan di wilayah tersebut, yang sebagian besar terdiri dari hutan tropis serta pegunungan.

"Itu kan hutan dan gunung-gunung. Kita tidak mau salah tangkap, nanti nangkap orang biasa lagi, harus hati-hati," ujar Anton.

Anton meminta masyarakat bersabar dan memberikan waktu bagi kepolisian untuk bisa menangkap gembong teroris di Indonesia tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.