Soal Penjelasan Badrodin oleh Presiden, Istana Akan Utus "Tim Advance" Temui DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pemilihan calon Kapolri masih terus bergulir antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pihak Istana. DPR keberatan dengan surat kedua Presiden Joko Widodo yang mengganti Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti sebatai calon Kapolri.

Untuk mengatasi polemik ini, Presiden Joko Widodo akan mengirim utusan untuk bertemu pimpinan DPR.

"Nanti ada tim ahli ke sana dulu, akan kita bicarakan bentuknya. Tim advance-nya," ucap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Tedjo mengaku tim ahli itu bisa saja dirinya atau menteri lain yang ditunjuk oleh Jokowi. Tim advance akan menemui pimpinan DPR pada pekan ini. Apabila DPR ternyata tetap menginginkan agar Presiden langsung yang menjelaskannya, menurut dia, Presiden akan menyanggupinya.

"Kalau memang harus ketemu ya tidak apa-apa. Presiden menghargai institusi DPR," kata dia.

Selain mengirimkan utusan, Tedjo mengaku Presiden Jokowi juga akan memberikan pernyataan tertulis kepada DPR. Pernyataan tertulis itu kini sedang disusun oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti hingga kini belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat masih mempermasalahkan soal surat Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan Badrodin sebagai calon baru Kapolri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, surat yang diberikan Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan menjadi pemimpin Polri.

"Butuh elaborasi panjang karena memang butuh dukungan keputusan DPR nanti. Jangan sampai terulang. Ini (Badrodin Haiti) kita setujui, ada masalah nanti ganti yang baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fadli mengaku akan membawa surat itu ke dalam rapat badan musyawarah. Dari bamus, akan diputuskan secara resmi pengembalian surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat penjelasan lebih rinci.