Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Khawatir Target RPJMN Pemerintah Meleset

Kompas.com - 27/03/2015, 21:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Presiden khawatir target perekonomian pemerintah, terutama yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) meleset. Anggota Wantimpres Sri Adiningsih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Tentunya kita pahami bahwa permasalahan atau tantangan ekonomi yang menghadang Indonesia ini kalau tidak hati-hati, bisa membuat berbagai target-target, terutama dalam RPJMN yang cukup besar itu dikhawatirkan meleset ya," kata Sri, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Pada hari ini, Wantimpres menemui Wapres bersama anggota Wantimpres lainnya, yakni Abdul Malik Fadjar, Ahmad Hasyim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, dan Suharso Monoarfa.

Sri mengatakan, akan sulit bagi pemerintah untuk membangun perekonomian mau pun meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas sistem keuangan. Padahal, target pertumbuhan ekonomi dalam PRJMN 2015-2019 cukup tinggi, yakni mencapai 8 persen pada 2019 nanti.

Guru besar ekonomi Universitas Gajah Mada ini juga menyampaikan, pemerintah perlu memahami bahwa stabilitas sosial dan politik bisa menghambat pembangunan ekonomi jika tidak dijaga dengan baik.

"Oleh karena itu hal tersebut kita diskusikan dan juga masukan dari wantimpres, dari masing-masing anggota kepada Wapres disampaikan karena kita ingin melihat Presiden dan Wapres, pemerintah bisa mencapai target-target dulu dalam RPJMN yang merupakan penjabaran janji-janji presiden pada saat lalu," papar dia.

Selain memberi masukan mengenai target perekonomian, Wantimpres membicarakan kepada Wapres berbagai isu terkait kelembagaan pada suatu negara. Namun, Sri enggan mengungkapkan lebih jauh isu kelembagaan apa yang dimaksudnya. Demikian juga saat ditanya apakah Wantimpres membicarakan kewenangan kepala staf kepresidenan yang diperluas.

"Saya harus sampaikan minta maaf, itu kan tidak boleh keluar yah, itu kan rahasia. Memang wantimpres, kita mendiskusikan kelembagaan berbagai macam baik antar lembaga negara ataupun juga di dalam kabinet. Namun saya minta maaf kepada Saudara-saudara sekalian karena sesuai dengan undang-undang, kita tidak boleh sampaikan pertimbangan kita kepada Presiden ataupun Wapres kepada masyarakat umum," papar Sri. 

Sri menabahkan, pertemuan Wantimpres dengan Kalla juga membahas masalah pertahanan dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com