Jokowi Perintahkan Polri Hentikan Kriminalisasi terhadap KPK dan Pendukungnya

Kompas.com - 05/03/2015, 21:09 WIB
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, membawa poster dalam aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respons atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMassa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, membawa poster dalam aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respons atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pratikno menyatakan, publik tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi.

Pratikno menegaskan, permintaan Jokowi agar Polri menghentikan kriminalisasi berlaku untuk tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai. Bahkan, Pratikno berani memastikan bahwa Jokowi meminta Polri tidak mengkriminalisasi individu, lembaga, atau kelompok pendukung KPK.

"Sudah dari awal Presiden mengatakan stop, enggak boleh ada kriminalisasi," kata Pratikno di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (5/3/2015). (Baca: Kurang Tegas Lindungi KPK, Jokowi Dinilai Belum Sepenuhnya Jalankan Nawa Cita)

Saat ditanya mengenai dugaan kriminalisasi Polri terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Pratikno juga menyampaikan hal yang sama. Ia memastikan, permintaan Jokowi agar Polri tidak melakukan kriminalisasi telah disampaikan secara tegas.

"Itu tidak perlu disangsikan, mari kita kawal teknisnya di lapangan," ucap Pratikno. (Baca: Tugas Jokowi Menyelamatkan KPK Belum Selesai)

Seperti diketahui, setelah KPK mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Komjen Budi Gunawan, Bareskrim Mabes Polri memberi respons dengan menetapkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka.

Tak hanya itu, beberapa penyidik juga ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang berbeda. Denny Indrayana yang lantang membela KPK juga tak luput dari bidikan Polri. Denny dibidik Polri dengan tudingan melakukan korupsi sistem pembayaran online untuk payment gateway dalam fasilitas pelayanan publik.

Denny mengatakan bahwa kasus yang dialamatkan terhadap dirinya ini adalah bagian dari kriminalisasi yang dilakukan Polri. Kriminalisasi, menurut dia, terjadi lantaran dia belakangan sering membela KPK.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X