Kompas.com - 04/03/2015, 05:07 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak bisa sembarangan. Saat ini, kata Kalla, pemanfaatan SDA selain mempertimbangkan nilai ekonomi, juga harus memikirkan kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya di acara Pendeklarasian "Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup," di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015), Kalla menyebut zaman dulu para pengusaha telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tanpa memperhitungan masa depan.

"Dulu kalo cari minyak babat hutan saja, sekarang tidak bisa. Dulu industri seenaknya buang kotorannya ke sungai, karena (dulu seperti) itulah industri yang bagus. Sekarang seperti itu dapat hukuman," kata Kalla.

Wapres juga menyebut dulu perusahaan boleh berbangga bila punya hak untuk membabat hutan di pedalaman Kalimantan, dan mendatangkan pajak untuk negara. Perusahaan tersebut tidak harus memikirkan dampak lingkungan ke depannya, termasuk kehidupan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi.

"Baru kita sadari, orang yang membabat hutan yang kita banggakan, sekarang menyebabkan banjir dan kemiskinan di Kalimantan dan sebagainya," jelasnya.

"Jaman dulu seorang pengusaha hutan dia dengan penuh hak memindahkan rakyat dari hutan untuk mengambil hutannya, sekarang dia musuh dunia, karena hak adat menjadi hak asasi manusia," tambahnya.

Untuk menopang kehidupan, Kalla mengingatkan kelestarian alam perlu dipertahankan, termasuk kelestarian hewan dan binatang yang hidup di seputar SDA yang dieksploitasi. Wapres mengingatkan, salah satu yang kerap lalai untuk diperhatikan kelestariannya adalah Orangutan.

"Orangutan penting untuk diselamatkan. Bukan hanya Hak Asasi Manusia (HAM), kadang-kadang hak asasi binatang juga dipertimbangkan dalam sinkronisasi ini," ujar Kalla yang mengundang tawa para hadirin.

(Nurmulia Rekso Purnomo)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X