Wapres Jusuf Kalla Singgung Batu-batuan di Acara Lingkungan Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya memperbaiki atau menyesuaikan kembali hukum yang berlaku tentang lingkungan dan sumber daya alam. Karena sifatnya yang dinamis, menurut dia, hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Hukum itu dinamis artinya dapat berubah setiap saat karena pengaruh teknologi, ekonomi, zaman, dan setelah melihat akibat-akibat. Hukum itu bukan Al Quran dan Injil karena itu hukum selalu berubah dan dinamis sesuai waktunya," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam penandatanganan deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Ia pun mencontohkan fenomena persepsi masyarakat yang berubah seiring perkembangan zaman. Pada awal tahun 1960 hingga 1970, menurut Kalla, pengusaha yang membabat hutan dan menjual hasil hutan ke luar negeri menjadi pengusaha yang dibanggakan di Indonesia. Namun kini, pengusaha yang menggali keuntungan dari hutan tersebut justru menjadi musuh bersama.

Demikian juga dengan asap hitam limbah industri yang kini menjadi musuh masyarakat. Padahal, menurut Kalla, setiap cerobong asap hitam yang ada di suatu kota dulunya menandakan kemajuan kota tersebut.

"Industri hebat di kota itu, foto-foto Jerman, Pittsburg, contoh kota-kota yang hebat, sekarang musuh semua orang apabila ada asap hitam," kata dia.

Contoh lainnya berkaitan dengan proses penangkapan ikan di laut. Dulu, sebut Kalla, seorang pengusaha dianggap hebat karena menangkap ikan dengan bom atau jala besar. Namun kini penangkapan ikan yang menggunakan cara demikian justru diperangi pemerintah. Kalla juga menyinggung berubahnya persepsi masyarakat terkait batu-batuan.

"Dulu segala macam batu-batuan diangkat dari mana saja, sekarang kecuali batu giok tentu harus dipelihara dengan baik," ucap Kalla disusul tawa para hadirin.

Atas dasar itu lah, Kalla menilai perlu memperbaiki aturan hukum yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga menilai aturan hukum terkait sumber daya alam dan lingkungan harus bisa mengakomodasi kepentingan ekonomi maupun kelestarian lingkungan hidup.

"Sejak awal harus kita punya landasan hukum yang baik untuk jaga sumber daya alam dan lingkungan, tapi dengan suatu aturan yang benar tentang mensinkronkan kebutuhan ekonomi, manusiawi dengan perbaikan lingkungan," ujar Kalla.