Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Konflik KPK-Polri karena Masalah Pribadi Dicampur ke Politik dan Hukum

Kompas.com - 27/02/2015, 00:06 WIB
Suhartono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI memberikan pengalaman yang berharga terhadap bangsa ini.
 
"Oleh sebab itu, tidak boleh lagi terjadi penegakan hukum dicampuri dengan emosional pribadi dan politik oleh para penegak hukumnya sehingga membuat bangsa ini jatuh dalam kegaduhan berhari-hari," ujar Wapres Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di halaman belakang rumah jabatan Gubernur Maluku di Kompleks Mangga Dua, Ambon, Kamis (26/2/2015) malam.
 
Rakernas dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harrry Azhar Azis, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, serta para gubernur dan wakil gubernur.
 
Namun, Wapres tidak memerinci aparat hukum mana yang mencampuri penegakan hukum dengan emosional pribadi dan politik itu.
 
"Inilah pengalaman yang pernah terjadi karena emosional penegak hukumnya. Insya Allah, pengalaman ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga," tambahnya.
 
Dalam catatan Kompas, penegakan hukum yang dicampuradukkan dengan emosi dan politik pribadi bisa ditelusuri dari apa yang dibeberkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menuduh adanya pertemuan rahasia beberapa kali antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah elite PDI-P, seperti Hasto, terkait kemungkinan pencalonan Abraham Samad sebagai calon wapres mendampingi calon Presiden Jokowi.     
 
Menurut Hasto, setelah ternyata tak dipilih sebagai calon wapres, Abraham mengaku sudah tahu kalau dirinya tak dipilih karena sudah menyadap. Abraham juga disebut tahu siapa yang menggagalkan pencalonannya. Belakangan, Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tiga hari setelah pencalonan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi rekening tidak wajar.
 
Sementara itu, saat ditanya Kompas terkait pemeriksaan Polri terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang masih berlangsung, Wapres menyatakan agar hal tersebut silakan ditanyakan kepada Polri. "Mungkin Polri masih memerlukan keterangan mereka," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com