Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Konflik KPK-Polri karena Masalah Pribadi Dicampur ke Politik dan Hukum

Kompas.com - 27/02/2015, 00:06 WIB
Suhartono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI memberikan pengalaman yang berharga terhadap bangsa ini.
 
"Oleh sebab itu, tidak boleh lagi terjadi penegakan hukum dicampuri dengan emosional pribadi dan politik oleh para penegak hukumnya sehingga membuat bangsa ini jatuh dalam kegaduhan berhari-hari," ujar Wapres Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di halaman belakang rumah jabatan Gubernur Maluku di Kompleks Mangga Dua, Ambon, Kamis (26/2/2015) malam.
 
Rakernas dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harrry Azhar Azis, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, serta para gubernur dan wakil gubernur.
 
Namun, Wapres tidak memerinci aparat hukum mana yang mencampuri penegakan hukum dengan emosional pribadi dan politik itu.
 
"Inilah pengalaman yang pernah terjadi karena emosional penegak hukumnya. Insya Allah, pengalaman ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga," tambahnya.
 
Dalam catatan Kompas, penegakan hukum yang dicampuradukkan dengan emosi dan politik pribadi bisa ditelusuri dari apa yang dibeberkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menuduh adanya pertemuan rahasia beberapa kali antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah elite PDI-P, seperti Hasto, terkait kemungkinan pencalonan Abraham Samad sebagai calon wapres mendampingi calon Presiden Jokowi.     
 
Menurut Hasto, setelah ternyata tak dipilih sebagai calon wapres, Abraham mengaku sudah tahu kalau dirinya tak dipilih karena sudah menyadap. Abraham juga disebut tahu siapa yang menggagalkan pencalonannya. Belakangan, Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tiga hari setelah pencalonan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi rekening tidak wajar.
 
Sementara itu, saat ditanya Kompas terkait pemeriksaan Polri terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang masih berlangsung, Wapres menyatakan agar hal tersebut silakan ditanyakan kepada Polri. "Mungkin Polri masih memerlukan keterangan mereka," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com