Kompas.com - 26/02/2015, 18:40 WIB
Hatta Rajasa, calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional. KOMPAS/ALIF ICHWANHatta Rajasa, calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengaku setuju dengan usulan bakal calon ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengenai penjaringan calon presiden melalui jalur konvensi. Menurut Bima, ketua umum PAN yang kembali mencalonkan diri, Hatta Rajasa, juga tertarik dengan usulan tersebut.

"Ide Bang Zul (Zulkifli Hasan) bagus. Pak Hatta juga terbuka untuk konvensi," kata Bima, di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Bima menjelaskan, dia sepakat dengan usulan penjaringan capres dari PAN melalui mekanisme konvensi lantaran membuka ruang pada kader lain untuk bersaing. Ia juga berharap konvensi dibuka untuk kader PAN di seluruh daerah. Hanya saja, kata Bima, ia mewanti-wanti agar proses penjaringan capres dalam konvensi berjalan fair dan jauh dari praktik politik uang.

"Beri ruang kader lain untuk nyapres, kita sepakati itu. Mungkin (konvensi) dijalankan Pak Hatta juga," ujarnya.

Sebelumnya, bakal calon ketua umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa salah satu visi dan misinya jika terpilih menjadi ketua umum adalah melakukan penjaringan capres melalui konvensi. Menurut Zulkifli, cara itu lebih demokratis.

"Misalnya, kita ingin bangun parpol di tanah air yang demokratis, di mana ketua umum adalah manajer partai, tidak jadi capres dan cawapres. Untuk cari capres-cawapres, kita akan buka konvensi," kata Zulkifli.

Konvensi capres menjadi tawaran utama bagi Zulkifli sejak muncul sebagai calon ketua umum PAN. Konvensi itu nantinya bisa diikuti oleh kader PAN ataupun kader dari luar yang tertarik untuk menduduki kursi RI-1.

"Kita akan buka transparan, demokratis apa yang disebut konvensi. Dan, kita bangun PAN jadi partai modern," ucapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X