JK: Kalau Australia Tak Anggap Bantuan Kemanusiaan, Kita Kembalikan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Australia hanya satu dari 56 negara yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia saat bencana tsunami terjadi pada 2004 silam. Jika Australia menagih balas budi dari bantuan tersebut, Kalla menyatakan bahwa pemerintah siap untuk mengembalikannya.

"Saya sudah jelaskan bahwa kami pahami waktu tsunami itu ada bantuan kemanusiaan dari 56 negara, termasuk di dalamnya Australia. Australia hanya bagian dari 56 itu. Kalau begitu tidak dianggap kemanusiaan, kita kembalikan saja," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Kendati demikian, menurut Kalla, Pemerintah Australia telah meluruskan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott beberapa waktu lalu yang mengaitkan bantuan tsunami dengan rencana eksekusi mati dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. (Baca: Menlu Australia Telepon JK, Jelaskan Bantuan Tsunami Tak Ada Kaitan dengan Eksekusi)

Abbott mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi Andrew dan Myuran. (Baca: PM Australia: Balaslah Bantuan Tsunami dengan Batalkan Eksekusi Mati)

"Dia menjelaskan dan menyadari bahwa itu suatu kekeliruan," sambung Kalla.

Mengenai aksi masyarakat yang menggalang dana untuk diberikan kepada Australia, Kalla menganggap aksi tersebut sebagai luapan emosi masyarakat terhadap sikap Pemerintah Australia. (Baca: Aksi Kumpul Koin Untuk Australia Digelar di HI)

Aksi ini dinilainya serupa dengan gerakan masyarakat ketika pemerintah diminta membayar uang diat sebagai tebusan bagi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi beberapa waktu lalu.

"Dulu kan waktu mau dihukum mati yang di Saudi, mau dibayar Rp 20 miliar kan, masyarakat kan juga kumpulkan duit, sama saja," ujar Kalla. (Baca: Koin untuk Australia Dilakukan hingga Tony Abbott Minta Maaf)

Pemerintah tengah mempersiapkan eksekusi mati tahap kedua di Nusakambangan. Kejaksaan belum mengungkapkan waktu dan siapa saja terpidana yang akan dieksekusi mati. Hanya, jumlahnya dipastikan lebih banyak dibanding tahap pertama yang berjumlah enam orang.