Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Sulselbar Jadwalkan Pemeriksaan Perdana Abraham Samad pada 20 Februari

Kompas.com - 17/02/2015, 10:00 WIB
Kontributor Makassar, Hendra Cipto

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
- Kepolisian Daerah Sulselbar menjadwalkan pemeriksaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pada Jumat (20/2/2015) mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Abraham Samad, Selasa (17/2/2015).

"Kami sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencananya, Jumat (20/2/2015), Ketua KPK tersebut akan diperiksa sebagai tersangka di Markas Polda Sulselbar di Makassar," kata Endi.

Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55,56. Atau pasal 93 UU RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU RI No 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

"Feriyani Lim sebagai tersangka utamanya dan Abraham Samad juga tersangka karena turut membantu memalsukan dokumen berupa KK, KTP hingga paspor telah diterbitkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Feriyani Lim warga Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada tahun 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015.

Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Nasional
Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Nasional
Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Nasional
PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Nasional
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Nasional
Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Nasional
Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Nasional
Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Nasional
Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka 'Wait and See'

Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka "Wait and See"

Nasional
Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Nasional
Eks Dirjen Kemenakertrans Didakwa Rugikan Negara Rp 17,6 Miliar

Eks Dirjen Kemenakertrans Didakwa Rugikan Negara Rp 17,6 Miliar

Nasional
Kumpulkan Menteri, Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

Kumpulkan Menteri, Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com