Kasus Tukar Guling Tanah, KPK Tahan Mantan Wali Kota Tegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya dan Direktur CV Tri Daya Pratama Syaeful Jamil terkait kasus dugaan korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah. Keduanya terlihat keluar gedung KPK mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Selasa (10/2/2015).

Ikmal terlebih dahulu keluar dari gedung KPK untuk diantar ke rumah tahanan KPK di Guntur. Sebelum masuk mobil tahanan yang telah menjemputnya, Ikmal menyatakan bahwa ia akan mematuhi proses hukum terhadapnya.

"Sebagai warga negara yang patuh hukum, maka saya akan mengikuti proses hukum ini. Dan di mana pun proses hukum berakhir, itulah ketetapan Tuhan bagi saya," kata Ikmal.

Selang beberapa menit kemudian, giliran Syaeful yang keluar menuju mobil tahanan. Ia hanya bungkam saat diajukan sejumlah pertanyaan oleh para wartawan hingga masuk ke mobil tahanan yang akan mengantarnya ke rumah tahanan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Ikmal selaku Wali Kota Tegal 2008-2013 yang merangkap sebagai Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal itu, diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) antara Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Surat perintah penyidikan atas nama Syaeful dan Ikmal diterbitkan KPK pada 11 April 2014. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat juncto pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Tegal menukar guling bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman yang luasnya sekitar 59.133 meter persegi dengan lahan di areal Bokongsemar milik pihak swasta seluas 142.056 meter persegi. Diduga ada mark up atau penggelembungan harga terkait dengan proses tukar guling ini. Atas perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 8 miliar. (Baca: KPK Tetapkan Mantan Wali Kota Tegal Tersangka Tukar Guling Lahan)

Tukar guling lahan Bokongsemar ini juga menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkot Tegal 2012. LHP tertanggal 27 Mei 2013 itu menyebutkan adanya risiko ketidakwajaran nilai transaksi tukar guling dari hasil penilaian tim appraisal yang ditunjuk dan dibiayai pihak ketiga.