Presiden Jokowi Harus Dibantu Juru Bicara atau Tim Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap perlu memiliki tim negosiasi untuk mendukungnya bekerja memimpin pemerintahan. Tim tersebut juga harus mampu membendung tekanan dan mengharmonisasikan komunikasi Presiden dengan partai politik.

"Jokowi harus dibantu tim negosiasi yang canggih untuk berhadapan dengan tekanan politik lima penjuru. Mau tunjuk jubir atau tim negosiasi, itu teserah Presiden," kata pengamat politik dari PolTracking Institute, Hanta Yudha, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Hanta menjelaskan, tekanan politik lima penjuru yang dimaksudnya adalah partai politik pendukung atau Koalisi Indonesia Hebat, kelompok pebisnis yang mendukungnya, kelompok relawan atau organisasi masyarakat pendukung, Koalisi Merah Putih (KMP), dan potensi disharmonisasi dengan Wakil Presiden.

Hanta menuturkan, situasi tak akan menjadi sulit untuk Presiden Jokowi apabila intervensi partai sejalan dengan kehendak publik. Dalam posisi ini, Jokowi ia yakini akan mengambil keputusan dengan nyaman dan cepat. Akan tetapi, kata Hanta, masalah akan terjadi ketika intervensi partai bertabrakan dengan kemauan publik.

Situasinya menjadi rumit seperti polemik yang timbul terkait pergantian Kapolri karena posisi Jokowi yang bukan pengambil keputusan di dalam partai politik.

"Dulu, Presiden SBY adalah veto player. Sekarang (Jokowi) tidak, dinamika lima penjuru ini berputar, berayun, dan akan terus ada," pungkasnya.