Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Menguatkan Peran Umat Islam

Kompas.com - 06/02/2015, 15:06 WIB

Kalau ini berlanjut, dengan ke-Indonesia-an yang goyah, dan umat Islam di dalamnya juga goyah, maka dalam rentang waktu yang panjang Indonesia tak akan tampil sebagai negara. Apalagi jika melihat tantangan globalisasi, seperti munculnya masyarakat ekonomi ASEAN, munculnya perubahan di Asia sebagai kawasan pertumbuhan abad ini.

Parpol berbasis massa Islam berpotensi kehilangan dukungan. Apa itu juga akan menjadi pembahasan?

Itu termasuk yang akan dibahas dalam gatra politik. Kami melihat sejak reformasi Indonesia berubah, terutama setelah UUD 1945 diamandemen. UUD hasil amandemen justru menjadi tidak pas dengan cita-cita nasional pada pembukaan UUD, dan Pancasila. Dalam bidang politik terjadi perubahan yang fundamental. Pemilihan umum secara langsung memang berhasil mengukuhkan demokrasi itu sendiri, yakni rakyat yang berdaulat. Namun juga tak luput dari sisi negatif, menyangkut arus kebebasan yang sangat-sangat kuat, sampai ke titik kebablasan.

Pada satu sisi pemilihan langsung demokratis belum tentu menjaring pemimpin berkualitas karena sangat bergantung pada suara terbanyak. Boleh jadi suara terbanyak itu karena terpengaruh oleh pesona, citra, materi, uang, atau faktor lain.

Maka, arus kebebasan semacam itu hanya mengukuhkan, memberi kesempatan pada kekuatan modal, terutama kelompok yang berkuasa dalam bentuk materi, atau kekuatan-kekuatan lain. Apakah itu kondisi terbaik untuk Indonesia?

Jika demikian, apakah ada pemikiran untuk menetapkan partai Islam tunggal seperti pada Kongres 1945?

Tidak sampai ke situ. Namun, memang, menjelang Pemilu 2009 dan 2014, ada desakan kuat agar partai-partai Islam dan berbasis massa Islam berkoalisi secara strategis. Idenya tidak sampai pada peleburan, merger, adanya partai Islam tunggal. Hanya menuntut partai-partai Islam dan berbasis massa Islam duduk bersama, bersepakat bersama dalam sebuah koalisi strategis sebagai konsekuensi bagi mereka karena telah mengaitkan dengan Islam, dan menggunakan dasar Islam.

Akan tetapi, tidak tahulah, ya, boleh jadi seperti tahun 1945. Namun, itu sepenuhnya terserah pada partai-partai Islam, mereka pun diundang semuanya untuk ikut berbicara dalam kongres.

Sebenarnya kalau partai-partai Islam berkoalisi, jumlah suaranya sangat signifikan. Pada Pemilu 2014, total suara partai- partai Islam sampai 35 persen. Walaupun itu masih jauh di bawah perolehan Masyumi (sekitar 43 persen), tetapi dengan perolehan suara sebesar itu koalisi partai Islam sudah bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden sendiri. Saya tidak tahu persis, boleh jadi dalam kongres tersebut ada dukungan itu lagi. Mungkin, dicari pola yang lebih mudah tadi, tanpa mengganggu eksistensi partai-partai tersebut. (Anita Yossihara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekretariat Kabinet Usulkan Tambahan Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN

Sekretariat Kabinet Usulkan Tambahan Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN

Nasional
PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

Nasional
Polri Kirim 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya

Polri Kirim 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya

Nasional
Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Nasional
Soal Revisi Target Penurunan Stunting 14 Persen, Jokowi: Nanti Akhir Tahun Kita Lihat

Soal Revisi Target Penurunan Stunting 14 Persen, Jokowi: Nanti Akhir Tahun Kita Lihat

Nasional
Pahala: Capim KPK Modal Jujur Doang Mah Repot

Pahala: Capim KPK Modal Jujur Doang Mah Repot

Nasional
Temui Raja Yordania, Prabowo: Indonesia Terus Pantau Perkembangan Memburuk di Gaza

Temui Raja Yordania, Prabowo: Indonesia Terus Pantau Perkembangan Memburuk di Gaza

Nasional
20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

Nasional
Ditemui Ketua Presidium MER-C, Menko Polhukam Bahas Renovasi RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Ditemui Ketua Presidium MER-C, Menko Polhukam Bahas Renovasi RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Nasional
Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum, Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung

Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum, Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung

Nasional
Kunjungi Posyandu di Kebayoran Baru, Jokowi: Dalam Rangka Bulan Penimbangan Balita

Kunjungi Posyandu di Kebayoran Baru, Jokowi: Dalam Rangka Bulan Penimbangan Balita

Nasional
Keberisikan Malam Hari yang Bikin Ganggu Tetangga Bisa Dipenjara

Keberisikan Malam Hari yang Bikin Ganggu Tetangga Bisa Dipenjara

Nasional
Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Hindari Diskriminasi, Pemerintah Didorong Beri Insentif bagi Perusahaan yang Terapkan Cuti Sesuai UU KIA

Hindari Diskriminasi, Pemerintah Didorong Beri Insentif bagi Perusahaan yang Terapkan Cuti Sesuai UU KIA

Nasional
Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com