KPK: Kalau Presiden Tak Bisa Lakukan Apa-apa, Apa Gunanya KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi berharap agar Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Kepolisian Negara RI. Menurut Johan, hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum menunjukkan solusi atas konflik kedua lembaga penegak hukum itu.

"Ketika KPK tidak bisa melakukan apa-apa, apa gunanya kita (karyawan) yang tidak bisa melakukan apa-apa? Kalau Presiden tidak lakukan apa-apa, apa gunanya KPK?" ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Johan menganggap KPK tengah mengalami masa sulit dengan adanya upaya kriminalisasi terhadap semua pimpinan KPK. Oleh karena itu, kata Johan, KPK meminta Presiden Jokowi segera bertindak tegas atas konflik yang dialami dua lembaga penegak hukum itu. Johan yakin, Jokowi memiliki strategi yang masih tersimpan di kepalanya untuk menyelesaikan konflik yang makin lama dirasakan Johan makin tidak kondusif.

"Semakin lama tidak ada keputusan signifikan dari Presiden, maka kondisi semakin tidak jelas. Yang berawal dari orang perorangan di Polri dan di KPK, yang kemudian berimbas pada lembaga, baik eksistensi Polri maupun juga KPK," ujar dia.

Sebelumnya, Johan mengakui bahwa konflik yang terjadi antara KPK dan Polri sangat mengganggu ritme kerja KPK. Ia mengatakan, jika satu per satu pimpinan KPK dijadikan tersangka dan dinonaktifkan sementara, KPK akan lumpuh.

Menurut Johan, situasi saat ini sebagian karyawan merasa semakin tidak kondusif bekerja. Ia menyebut ada ratusan kasus di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang masih harus diselesaikan KPK.

"KPK saat ini ada tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus pencegahan dan penindakan terganggu dengan adanya kasus ini," ujar Johan.