Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Apakah KPK Harus Menahan Tersangka yang Kooperatif?

Kompas.com - 03/02/2015, 13:08 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan rekannya di Demokrat, Sutan Bhatoegana. Ia mempertanyakan apakah semua tersangka yang kooperatif harus ditahan KPK.

Didi mengatakan, meskipun KPK memiliki kewenangan penahanan seperti yang diatur dalam perundang-undangan, perlu ditinjau kembali perlu atau tidaknya menahan tersangka.

"Apakah tersangka-tersangka yang kooperatif seperti BW (Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK) dan para tersangka di KPK mutlak harus ditahan? Menurut saya, harusnya tidak demikian," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (3/2/2015), menyikapi penahanan Sutan.

Didi menambahkan, tidak ada aturan yang mengharuskan KPK menahan tersangka.

"Sudah saatnya dengan pikiran jernih KPK agar mempertimbangkan hal ini. Bagi saya, tersangka yang kooperatif baiknya tidak ditahan sebelum proses atau vonis pengadilan," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

KPK selama ini selalu menahan tersangka ketika proses penyidikan memasuki tahap akhir. Adapun untuk kasus tangkap tangan, KPK biasanya langsung menahan tersangka.

Sutan yang dijerat kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan APBN-P untuk Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Salemba, Jakarta Timur. Sutan akan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba. (Baca: KPK Tahan Sutan Bhatoegana di Rutan Salemba)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com