Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dinilai Perlu Bentuk Komite Etik Usut Tuduhan Manuver Politik Abraham

Kompas.com - 02/02/2015, 12:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding berpendapat, perlunya dibentuk komite etik untuk memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait dugaan pelanggaran etika seperti yang dituduhkan pihak PDI Perjuangan.

Menurut Sudding, komite etik bisa langsung dibentuk dan memeriksa Abraham selama ada bukti awal yang kuat.

Suding menjelaskan, pernyataan pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menjadi bukti awal yang memungkinkan dibentuknya komite etik. Ditambah lagi pernyataan anggota Tim Advokasi Hukum dan HAM DPP PDI-P, Arteria Dahlan, yang menunjukkan kepada media foto Abraham dengan anak seorang petinggi TNI. (baca: Anggota Tim Advokasi PDI-P Tunjukkan Foto Abraham dengan Anak Petinggi TNI)

"Sudah berbagai bukti, ini bisa menjadi bukti awal yang memungkinkan (dibentuknya komite etik)," kata Sudding, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Anggota Fraksi Partai Hanura itu mendorong agar Hasto dan Arteri dapat menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki terkait manuver politik Abraham. Dengan begitu, KPK menjadi memiliki banyak alasan untuk memeriksa Abraham melalui komite etik.

"Sampaikan buktinya agar KPK bisa mengambil sikap," ujarnya.

Hasto sebelumnya mengungkapkan adanya pertemuan pihaknya dengan Abraham membahas Pilpres 2014. Pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon Presiden dengan Abraham beserta tim yang mengusungnya, terjadi lebih dari lima kali. (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (baca: Saksi: Abraham Samad Pakai Masker, lalu Dilepas...)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu 'banteng hitam' memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi bertarung di Pilpres 2015.  (baca: Saksi Sebut Abraham Inisiator Pertemuan dengan Hasto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com