Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 20:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meragukan independensi Tim Independen untuk kisruh Komisi Pemberantsan Korupsi-Kepolisian RI bentukan Presiden Joko Widodo. Tim yang diisi sembilan tokoh itu bertugas untuk memberikan masukan kepada Jokowi terkait kisruh dua lembaga penegak hukum tersebut.

Anggota Komisi III itu beralasan, beberapa orang yang terdapat di dalam tim itu telah seacara gamblang menunjukkan ketidaksenangan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Salah satunya anggota tim sembilan mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno yang anti dengan Budi gunawan, sehingga pasti rekomendasinya tidak setuju. Selain itu beberapa di antaranya yang lain melihat adanya tendensi dukungan kepada Pimpinan KPK," kata Masinton dalam diskusi bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Kisruh KPK-Polri berawal dari penetapan status tersangka Budi oleh KPK. Budi ditetapkan menjadi tersangka pada 13 Januari 2015 saat menjalani rangkaian fit and proper test di DPR.

Tak berselang lama, Badan Reserse Kriminal Polri  menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Setelah itu, secara beruntun pimpinan KPK lain yang dilaporkan ke Bareskrim dengan berbagai latar belakang kasus.

"Rekomendasi Tim Sembikan juga tidak wajib dilaksanakan. Karena sejak awal Tim Sembilan tidak independen," kata Masinton

Menurut Masinton, tudingan upaya kriminalisasi terhadap KPK yang dilontarkan oleh oknum tertentu tidak benar. Masinton mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, siapa saja dapat ditindak termasuk terhadap oknum di dalam KPK itu sendiri.

"Dalam konteks mengkritik pimpinan KPK itu bukan dalam melemahkan KPK. Pemberantasan korupsi adalah tugas mulia. Sehingga, KPK tidak boleh jadi lembaga antikritik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com