Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendrawan: Ada yang Ingin Benturkan Istana dengan PDI-P

Kompas.com - 27/01/2015, 20:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, ada pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan konflik antara Istana dengan PDI Perjuangan. Pihak tersebut memanfaatkan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri sebagai pintu masuknya.

"Kenapa demikian, karena harmonisasi antara Jokowi dengan partai pengusungnya dianggap sebagai ancaman yang mengancam partai lain," kata Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/1/2015).

Hendrawan mengatakan, jika Jokowi beserta partai pengusungnya dapat bekerja dengan baik, sudah dapat dipastikan mantan Wali Kota Solo itu dapat memimpin Indonesia selama dua periode. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang tidak rela Jokowi berhasil. Sehingga, pihak tersebut berupaya untuk mendompleng Jokowi melalui sejumlah persoalan yang kini sedang terjadi.

"Dibikinlah spekulasi Jokowi susah ketemu dengan Ibu Megawati, atau Ibu Mega susah ketemu Jokowi sehingga rasa saling curiga itu timbul. Kalau semakin banyak noktah, titik dan simpul, maka kerjasama akan sulit dibangun dan kinerja pemerintah tidak maksimal," ujarnya.

Hendrawan mengatakan, dalam upaya penanganan kasus KPK-Polri, sikap Jokowi yang tidak ingin mengintervensi kasus itu sudah tepat. Jokowi pun telah memerintahkan masing-masing pihak untuk melakukan upaya penegakkan hukum secara objektif.

"Ini menurut saya sikap yang baik. Jokowi harus menentukan sikap sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU dan menghormati masing-masing lembaga negara. Jika itu dilakukan, maka sudah benar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com