Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Akui Kirim Pasukan Amankan Gedung KPK

Kompas.com - 27/01/2015, 20:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengakui pihaknya sempat mengamankan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjadi disharmonisasi KPK-Polri.

"Waktu itu Pak Abraham Samad (Ketua KPK) yang minta ke saya, lalu saya kirim satu peleton," katanya setelah menyampaikan materi pada Apel Komandan Satuan (AKS) di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, Selasa (27/1/2015).

Namun, keberadaan personel TNI di Gedung KPK itu tidak berlangsung lama. "TNI tidak bersikap, itu persoalan hukum. Situasi seperti itu ada yang menangani," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menelpon langsung Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan. Permintaan ini dilakukan setelah Bareskrim Polri memutuskan menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Jumat (23/1/2015).

Deputi bidang pencegahan KPK Johan Budi membenarkan soal adanya pengamanan tambahan di luar kepolisian itu. "Jadi memang benar KPK di-backupoleh tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/1/2015), jelang tengah malam. (Baca: Samad Telepon Moeldoko Minta Bantuan Pengamanan dari TNI)

Informasi yang dihimpun, pengamanan tambahan ini diturunkan karena beredar informasi di internal KPK bahwa Bareskrim akan melakukan penggeledahan di ruang kerja Bambang. Nantinya, ada tiga pasukan elit TNI dari tiga matra yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan terhadap Gedung KPK. Tiga pasukan elit itu, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Ditanya prajurit soal bentrokan TNI-Polri

Dalam forum AKS yang diikuti 541 pamen-pati TNI AL di Surabaya pada 26-28 Januari, sejumlah personel TNI Angkatan Laut menanyakan tentang bentrokan TNI-Polri yang kerap terjadi.

"Soal itu, ya (benar), tapi hanya terjadi pada level bawah, bukan atasan. Bentrokan juga lebih dikarenakan urusan perut, karena itu harus disikapi secara bijak (oleh komandan)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com