Kubu Djan Faridz Persoalkan Suharso Jadi Saksi Sidang Konflik PPP

"Sebagai penasihat hukum sebenarnya kami keberatan. Suharso itu kan baru saja dilantik oleh Presiden sebagai Wantimpres," kata kuasa hukum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Humphrey mengatakan, sebagai anggota Wantimpres, Suharso seharusnya bersikap netral dan tidak memperlihatkan keberpihakan politiknya sebagaimana diamanatkan oleh UU No 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Pihak Romi sebagai tergugat intervensi I pada persidangan di PTUN, Senin (26/1/2015), menghadirkan Suharso Monoarfa sebagai saksi. Suharso merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik Presiden Joko Widodobeberapa waktu lalu.

"Seharusnya pihak Romi bisa mengajukan saksi lain dan seharusnya hakim bisa mempertimbangkan hal ini juga (terkait jabatan Suharso sebagai anggota Wantimpres)," ujar Humphrey.

Menurut Humphrey, ada hal lain yang menjadi keberatan pihaknya terkait kesaksian Suharso yaitu mengenai adanya ucapan selamat yang diberikan oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair setelah diselenggarakannya Muktamar PPP di Surabaya.

Ia mengatakan, Suharso tidak mendengarkan langsung ucapan itu dari Kiai Maimoen, melainkan mendengar dari orang lain.

"Kami berharap keterangan ini tidak didengarkan oleh hakim sebab berdasarkan UU keterangan yang harus diambil adalah keterangan saksi yang saksi lihat sendiri, dengarkan sendiri, dan alami sendiri. Jadi, kami menilai keterangan tersebut hanya sebagai testimonial dari pihak lain, bukan fakta," jelas Humphrey.

Meski demikian, Humphrey mengakui, ada keterangan dari Suharso yang justru menguatkan kubu Djan Faridz yaitu Suharso mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP, Pasal 51 ayat 2, muktamar dilakukan selambat-lambatnya satu tahun pemerintahan baru dibentuk. Akan tetapi, muktamar di Surabaya digelar tanggal 15-17 Oktober 2014, sementara pemerintahan baru terbentuk tanggal 20 Oktober 2014.

"Dengan demikian dipersoalkan keabsahan dari muktamar Surabaya. Saat ditanyakan hakim, saksi juga mengakui bahwa yang sah sebagai penyelenggara muktamar adalah Suryadharma Ali, bukan Emron Pangkapi," katanya.

Menurut dia, berdasarkan surat Dirjen AHU Kemenkumham, Suryadharma Ali tetap diakui sebagai ketua umum dan tidak ada pengesahan Emron Pangkapi sebagai ketua umum karena perubahan ditolak Dirjen AHU.

Selain itu, kata dia, keputusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat tidak bisa dibantah oleh saksi karena tidak ada yang melakukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai.

"Termasuk saksi hanya menyatakan keberatan secara lisan dan saksi sendiri bukan pihak. Oleh karena itu keputusan Mahkamah Partai harus dipatuhi oleh semua pihak karena bersifat final dan mengikat yang menjadi dasar hukum dilaksanakan Muktamar Jakarta," kata Humphrey.