Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Pertemuan Abraham dan PDI-P Bukan Berita Baru

Kompas.com - 23/01/2015, 09:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai isu pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan pendukung Joko Widodo (Jokowi) bukan berita baru. Mahfud mengaku sudah lama mengetahui hal tersebut.

"Saya percaya itu dan saya sudah lama tahu, rakyat juga sudah lama tahu. Kan sudah dimuat di koran tuh sebelum pilpres, Pak Abraham Samad ketemu Jokowi di bandara, Abraham Samad melakukan ini, itu kan sudah ada sebelumnya, jadi bukan berita baru," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.

Menurut Mahfud, tidak ada masalah dengan pertemuan Abraham dan pendukung Jokowi tersebut. Ia menilai Abraham punyak hak politik untuk melakukan itu. Hanya saja, kata dia, pertemuan ini bisa menjadi masalah jika Abraham menjanjikan untuk menolong orang-orang PDI-P yang terlibat kasus korupsi.

"Kalau itu tidak boleh penegak hukum menjanjikan itu, itu yang harus diclearkan," ucap Mahfud.

Mengenai kemungkinan KPK membentuk Komite Etik untuk menindaklanjuti isu pertemuan ini, Mahfud menyerahkan kemungkinan itu kepada KPK.

"Ada aturan etikanya sendiri di KPK," sambung Mahfud. Dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2015) siang,

Hasto menyebut pertemuan Abraham Samad beserta pendukung Jokowi dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya.

Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai wapres. Johan juga mengatakan bahwa pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi. Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham, tetapi juga pimpinan KPK lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com