Andi Widjajanto: Megawati yang Memutuskan Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi

BOGOR, KOMPAS.com — Kisruh pengungkapan manuver Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu mengungkap fakta lain soal kuatnya pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di balik Presiden Joko Widodo.

Nama Abraham disebutkan masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden yang didaulat mendampingi Jokowi. Namun, Megawati akhirnya menunjuk nama lain, yakni Jusuf Kalla. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saat memberikan tanggapan soal pernyataan Pelaksana Tugas PDI-P Hasto Kristianto pun memaparkan kronologi pemilihan calon wakil presiden pada tahun 2014 lalu.

Andi pada saat itu ditunjuk oleh Megawati untuk masuk ke dalam tim 11 dan membantu memenangkan Jokowi. Pada saat tim itu terbentuk pada Februari 2014, Andi mengaku terdapat tujuh nama kandidat cawapres yang diusulkan. Salah satuya adalah Abraham Samad. Tim 11, lanjut Andi, diminta oleh Megawati untuk menghimpun data soal semua kandidat itu.

"Lalu kami membantu Bu Mega untuk menyediakan data yang dibutuhkan Ibu Mega untuk pertimbangkan salah satu dari tujuh (calon cawapres). Kemudian Ibu Mega memutuskan, JK jadi cawapres Jokowi," ucap Andi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).

Ucapan Andi berbeda dengan yang disampaikan oleh Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa pencalonan Jusuf Kalla adalah keputusan yang diambil oleh Jokowi. Hasto tidak menyebut JK dipilih oleh Megawati.

Presiden Jokowi dan JK pun akhirnya dilantik pada 20 Oktober 2014. Namun, pengaruh Megawati diyakini masih cukup kuat di dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu yang sempat diributkan adalah soal penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Polri.

Budi adalah mantan ajudan saat Megawati menjadi Presiden. Pemilihan Budi ini kemudian mendapat reaksi negatif dari publik. Pasalnya, KPK menyebutkan nama Budi sempat distabilo merah saat seleksi calon menteri. Relawan pendukung Jokowi pun bergerak dan meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bisa mengelola semua intervensi yang dihadapinya, termasuk dari partai politik.