Kompas.com - 22/01/2015, 13:45 WIB
Abdee Negara KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAbdee Negara
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Gitaris grup Slank, Abdee Negara, menolak menjadi calon direktur dalam Badan Ekonomi Kreatif. Ia menilai, masih banyak calon lain yang bisa menduduki posisi tersebut, dan ia masih ingin melanjutkan kariernya di dunia musik.

Abdee mengakui bahwa ia termasuk salah satu penggagas badan yang mengurus 14 subsektor, termasuk seni kriya, pertunjukan, musik, film, fashion, games, arsitektur, dan periklanan tersebut. Ia juga membenarkan bahwa rekan-rekan yang bergerak dalam industri kreatif mendorongnya untuk masuk dalam badan tersebut. Namun, secara tegas ia nyatakan tidak menginginkan posisi apa pun dalam badan itu.

"Saya tidak punya minat di sana. Menurut saya, yang bekerja di sana haruslah yang menguasai bidangnya, profesional, dan punya waktu. Saya masih ingin melanjutkan karier di musik," kata Abdee kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2015) siang.

Abdee menuturkan, hingga kini belum ada tawaran apa pun dari pemerintah agar dirinya masuk dalam struktur Badan Ekonomi Kreatif. "Kalaupun ada tawaran, saya pasti menolak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa Badan Ekonomi Kreatif ini akan dipimpin oleh 10 hingga 12 direktur. Menurut Sofjan, Abdee diusulkan menjadi salah satu calon pimpinan dalam badan tersebut. (Baca: Abdee "Slank" Jadi Calon Direktur Badan Ekonomi Kreatif).

"Saya pikir ketuanya kira-kira yang diumumkan di koran, arahnya ke sana. Itu juga diusulkan teman-teman dari ekonomi kreatif, termasuk Abdee dari Slank. Akan tetapi kan ada 10 hingga 12 direkturnya. Nah, sekarang saya enggak tahu, sudah macam-macam kegiatan," kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.

Menurut Sofjan, Badan Ekonomi Kreatif seharusnya diresmikan pada Januari ini. Namun, dia mengaku belum tahu persis mengenai rencana peresmian badan baru tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Joko Widodo memisahkan bidang ekonomi kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Bidang ekonomi kreatif ini nantinya akan diurusi oleh Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini akan berada satu level di bawah kementerian.

Saat kampanye pilpres lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla sempat berjanji akan menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ide ini bahkan menggerakkan kalangan pegiat seni untuk membantu Jokowi-JK pada pilpres lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X