Kompas.com - 22/01/2015, 13:45 WIB
Abdee Negara KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAbdee Negara
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Gitaris grup Slank, Abdee Negara, menolak menjadi calon direktur dalam Badan Ekonomi Kreatif. Ia menilai, masih banyak calon lain yang bisa menduduki posisi tersebut, dan ia masih ingin melanjutkan kariernya di dunia musik.

Abdee mengakui bahwa ia termasuk salah satu penggagas badan yang mengurus 14 subsektor, termasuk seni kriya, pertunjukan, musik, film, fashion, games, arsitektur, dan periklanan tersebut. Ia juga membenarkan bahwa rekan-rekan yang bergerak dalam industri kreatif mendorongnya untuk masuk dalam badan tersebut. Namun, secara tegas ia nyatakan tidak menginginkan posisi apa pun dalam badan itu.

"Saya tidak punya minat di sana. Menurut saya, yang bekerja di sana haruslah yang menguasai bidangnya, profesional, dan punya waktu. Saya masih ingin melanjutkan karier di musik," kata Abdee kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2015) siang.

Abdee menuturkan, hingga kini belum ada tawaran apa pun dari pemerintah agar dirinya masuk dalam struktur Badan Ekonomi Kreatif. "Kalaupun ada tawaran, saya pasti menolak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa Badan Ekonomi Kreatif ini akan dipimpin oleh 10 hingga 12 direktur. Menurut Sofjan, Abdee diusulkan menjadi salah satu calon pimpinan dalam badan tersebut. (Baca: Abdee "Slank" Jadi Calon Direktur Badan Ekonomi Kreatif).

"Saya pikir ketuanya kira-kira yang diumumkan di koran, arahnya ke sana. Itu juga diusulkan teman-teman dari ekonomi kreatif, termasuk Abdee dari Slank. Akan tetapi kan ada 10 hingga 12 direkturnya. Nah, sekarang saya enggak tahu, sudah macam-macam kegiatan," kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.

Menurut Sofjan, Badan Ekonomi Kreatif seharusnya diresmikan pada Januari ini. Namun, dia mengaku belum tahu persis mengenai rencana peresmian badan baru tersebut.

Presiden Joko Widodo memisahkan bidang ekonomi kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Bidang ekonomi kreatif ini nantinya akan diurusi oleh Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini akan berada satu level di bawah kementerian.

Saat kampanye pilpres lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla sempat berjanji akan menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ide ini bahkan menggerakkan kalangan pegiat seni untuk membantu Jokowi-JK pada pilpres lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.