Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Dukung Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkotika

Kompas.com - 20/01/2015, 15:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPD RI Irman Gusman mengaku setuju pada pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana kasus narkoba. Langkah itu dianggapnya untuk memberikan pembelajaran kepada gembong narkoba.

"Saya setuju eksekusi mati ini dalam konteks untuk memberikan pembelajaran kepada gembong mafia narkoba bahwa Indonesia serius menangani kejahatan narkoba," kata Irman di Jakarta, Selasa (20/1/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Irman menanggapi eksekusi mati yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap enam orang terpidana mati kasus narkoba pada Minggu (18/1/2015) dini hari.

Menurut Irman, soal eksekusi hukuman mati, harus dilihat dari sisi korban dari penggunaan narkoba yang terus berjatuhan.

"Anda bisa bayangkan, berapa generasi muda kita yang telah menjadi korban narkoba ini," katanya.

Kalaupun ada negara asal terpidana mati yang mengajukan protes, kata dia, hendaknya Pemerintah Indonesia dapat memberikan penjelasan bahwa dampak dari peredaran narkoba di Indonesia jauh lebih buruk, yakni banyak generasi muda Indonesia yang menjadi pengguna dan bahkan meninggal dunia.

"Bicara kejahatan narkoba ini, hal ini bukan hanya kriminal di suatu negara, tapi merupakan kriminal lintas negara," katanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana mati kasus narkotika pada Minggu merupakan gelombang pertama. Pemerintah akan melakukan eksekusi berikutnya dengan prioritas kasus-kasus narkotika. (Baca: Kejaksaan Agung Siapkan Eksekusi Mati Gelombang Berikutnya)

Pemerintah Brasil dan Belanda lalu memanggil duta besarnya di Jakarta untuk konsultasi perihal eksekusi tersebut. Australia akan melakukan langkah yang sama jika warganya dieksekusi mati nantinya. (Baca: Australia Akan Tarik Dubes di Jakarta jika 2 Warganya Dieksekusi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

Nasional
KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Nasional
Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Nasional
Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Nasional
Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Nasional
Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com