Upaya Mendikbud Ubah Pandangan Siswa tentang UN yang Menakutkan

Kompas.com - 18/01/2015, 18:03 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Paradigma soal ujian nasional atau UN sebagai hal menakutkan disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah melekat di benak pelajar di seluruh Indonesia. Ujian nasional juga dianggap sebagai sesuatu yang menjadi penentu antara "hidup dan mati" para pelajar.

"Kita ingin melakukan perubahan pandangan bahwa UN bukan sesuatu yang menakutkan. Agar UN mengalami desakralisasi," kata Anies saat berbincang dengan redaksi Harian Kompas, Jumat (16/1/2015).

Anies pun menjelaskan lebih lanjut tentang aspek atau efek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan UN selama ini. Dia melakukan perbandingan dengan mengacu pada pelaksanaan UN tahun 2005 sampai 2014, bahwa murid yang dinyatakan lulus UN murni adalah sebesar 66 persen. Sedangkan yang lulus dengan nilai gabungan sebesar 99 persen.

"Jadi banyak mark up, mark up semua kan. Kemudian beda sekali antara yang 5 set soal dengan 20 set soal. Di 20 set, aktivitas (mencontek) berjamaah turun. Ini satu hal yang mengganggu, soal kejujuran," tambah dia.

Untuk itu, Anies mengaku telah menempatkan UN pada posisi yang berbeda, dengan fungsi dan tujuan yang berbeda pula. Tiga hal yang ditekankan tentang UN yakni UN bukan lagi sebagai syarat kelulusan mutlak; UN menjadi alat untuk mengukur kinerja pelaksana atau penyelenggara dan; konten di dalam UN sebagai ruang untuk perbaikan ke depannya.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini menetapkan bahwa kelulusan akan menjadi wewenang penuh dari sekolah. UN sendiri juga akan dilaksanakan pada semester 6, bukan akhir dari semester 6 seperti yang selalu dilakukan sebelumnya. Lalu hasil UN akan dijabarkan dengan lebih detil, sehingga peserta didik bisa mengetahui lebih rinci di mana kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

"Misalkan nilai matematika, enggak cuma angka, tapi di-break down lagi. Aljabarnya berapa, trigonometrinya berapa, misalkan seperti itu," ujar dia.

Sistem UN ke depannya, aku Anies, akan dibuat seperti tes TOEFL, dengan basis teknologi komputer, bukan lagi ujian di atas kertas. Dengan begitu, para murid bisa kapan saja mengajukan jadwal ujian di saat mereka sudah siap. Setelah sistem tersebut terlaksana, UN akan menjadi bahan evaluasi penyelenggara, yakni pemerintah.

"Harapannya, UN bisa jadi sesuatu yang positif. Bukan yang ditakuti, bukan konsekuensi hidup-mati," ucap Anies.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X