Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2015, 18:03 WIB
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Paradigma soal ujian nasional atau UN sebagai hal menakutkan disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah melekat di benak pelajar di seluruh Indonesia. Ujian nasional juga dianggap sebagai sesuatu yang menjadi penentu antara "hidup dan mati" para pelajar.

"Kita ingin melakukan perubahan pandangan bahwa UN bukan sesuatu yang menakutkan. Agar UN mengalami desakralisasi," kata Anies saat berbincang dengan redaksi Harian Kompas, Jumat (16/1/2015).

Anies pun menjelaskan lebih lanjut tentang aspek atau efek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan UN selama ini. Dia melakukan perbandingan dengan mengacu pada pelaksanaan UN tahun 2005 sampai 2014, bahwa murid yang dinyatakan lulus UN murni adalah sebesar 66 persen. Sedangkan yang lulus dengan nilai gabungan sebesar 99 persen.

"Jadi banyak mark up, mark up semua kan. Kemudian beda sekali antara yang 5 set soal dengan 20 set soal. Di 20 set, aktivitas (mencontek) berjamaah turun. Ini satu hal yang mengganggu, soal kejujuran," tambah dia.

Untuk itu, Anies mengaku telah menempatkan UN pada posisi yang berbeda, dengan fungsi dan tujuan yang berbeda pula. Tiga hal yang ditekankan tentang UN yakni UN bukan lagi sebagai syarat kelulusan mutlak; UN menjadi alat untuk mengukur kinerja pelaksana atau penyelenggara dan; konten di dalam UN sebagai ruang untuk perbaikan ke depannya.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini menetapkan bahwa kelulusan akan menjadi wewenang penuh dari sekolah. UN sendiri juga akan dilaksanakan pada semester 6, bukan akhir dari semester 6 seperti yang selalu dilakukan sebelumnya. Lalu hasil UN akan dijabarkan dengan lebih detil, sehingga peserta didik bisa mengetahui lebih rinci di mana kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

"Misalkan nilai matematika, enggak cuma angka, tapi di-break down lagi. Aljabarnya berapa, trigonometrinya berapa, misalkan seperti itu," ujar dia.

Sistem UN ke depannya, aku Anies, akan dibuat seperti tes TOEFL, dengan basis teknologi komputer, bukan lagi ujian di atas kertas. Dengan begitu, para murid bisa kapan saja mengajukan jadwal ujian di saat mereka sudah siap. Setelah sistem tersebut terlaksana, UN akan menjadi bahan evaluasi penyelenggara, yakni pemerintah.

"Harapannya, UN bisa jadi sesuatu yang positif. Bukan yang ditakuti, bukan konsekuensi hidup-mati," ucap Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Nasional
Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Nasional
DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

Nasional
Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Nasional
Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies 'Melejit' Sendiri

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Nasional
Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Nasional
Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Nasional
Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Nasional
BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

Nasional
Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.