Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan PDI-P Pasca Megawati

Kompas.com - 09/01/2015, 08:25 WIB

Apa yang dicapai PDI-P pada Pileg dan Pilpres 2014 serta pilkada gubernur, kabupaten, dan kota itu adalah hasil kerja keras para kader dan organisasi partai yang solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun, tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Karena itu, suksesi kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan.

Apabila penggantian Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P tak mungkin dilakukan pada Kongres IV PDI-P, April 2015, mau tidak mau Megawati harus sudah menentukan siapa saja yang mungkin jadi penggantinya. Ia harus menunjukkan diri sebagai pemimpin adil yang memberi kesempatan sama kepada semua kader untuk jadi penerusnya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan ialah, pertama, PDI-P adalah partai milik para anggota dan pendukungnya, bukan perusahaan keluarga. Karena itu, kedaulatan harus berada di tangan anggota, bukan hanya pada segelintir elite yang bersifat oligarkis.

Kedua, nama besar Soekarno dan ajaran-ajarannya akan tetap jadi bagian tak terpisahkan dari PDI-P yang harus dipahami dan mendarah daging pada jiwa anggota partai. Namun, suksesi kepemimpinan harus dilaksanakan atas dasar perhitungan pengalaman dan kepiawaian seseorang dalam memimpin partai, bukan atas dasar keturunan biologis Soekarno, terlebih lagi keturunan Megawati Soekarnoputri.

Ketiga, mereka yang akan memimpin PDI-P, baik pada tingkat pusat maupun daerah, harus bersedia jadi pengurus partai sepenuh waktu dan tak boleh memiliki jabatan ganda, baik di legislatif maupun eksekutif.

Profesionalisme menjadi kata kunci dalam memilih pemimpin. Apabila berbagai syarat suksesi politik ini dilaksanakan, bukan mustahil Megawati akan tersenyum bangga dan menangis haru melihat partai yang pernah dipimpinannya semakin profesional, berjaya dalam kontestasi politik, dan benar-benar berjuang atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan bangsa, untuk demokrasi, kemakmuran bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Nasional
Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com