Pengamat: Wajar jika Rakyat Ingin Menuntut DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat telah berakhir. Namun, hingga kini DPR dinilai belum menghasilkan apapun. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan Populi Center bertajuk 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menurut dia, rakyat seharusnya dapat menuntut DPR karena dianggap belum bekerja.

"Yang perlu diimpeach sekarang ini DPR. Satu masa sidang belum ada hasilnya," kata Nico.

Ia menambahkan, jika masyarakat menuntut DPR maka itu merupakan hal yang wajar. Para anggota DPR dipilih untuk menjadi wakil rakyat yang bekerja di parlemen. Namun, belum mereka bekerja, para anggota dewan yang terhormat itu sudah mendapat gaji.

"Gaji tetap dibayarkan. Belum lagi ratusan miliar uang negara habis untuk reses," ujarnya.

Pengamat politik Salim Said mengatakan, belum bekerjanya wakil rakyat saat ini merupakan ekses dari kompetisi Pemilu 2014 lalu. Di DPR saat ini terdapat dua koalisi besar, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

KMP yang kalah pada pemilu presiden, berhasil menguasai parlemen. Di sisi lain, KIH menguasai seluruh sektor Kabinet Kerja.

"Penguasaan terhadap parlemen itu yang menyebabkan deadlock dan bahkan sempat menciptakan dualisme pimpinan DPR," ujarnya.