Jokowi Sebut Penenggelaman Kapal dengan Dinamit sebagai Peringatan Pertama

Kompas.com - 15/12/2014, 14:29 WIB
Presiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOTABARU, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penegakan hukum atas kapal-kapal ilegal yang masuk wilayah perairan Indonesia mulai berbuah hasil. Jokowi mengaku menerima sejumlah protes dari kepala negara lain mengenai tindakan Indonesia menenggelamkan kapal ilegal.

"Setelah tenggelamkan kapal, saya ditelepon presiden, kepala negara lain, 'Presiden Jokowi tenggelamkan kapal pakai dinamit?' Saya kasih tahu, ini baru peringatan pertama. Nanti ada pesan kedua dan ketiga, tunggu saja," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

Jokowi mengaku tidak gentar dan akan tetap menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Dia menyebutkan, ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus ilegal.

"Sekarang baru kelihatannya, orang mulai pandang kita karena setiap hari ada kapal ditangkap. Saya juga dibisiki sama Ibu Menteri KKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), 'Pak, kemarin kita tangkap 9 kapal.' Saya jawab, masa hanya 9 kapal?" kata Jokowi, dan disambut tawa Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan para pejabat yang hadir.

Menurut Jokowi, Susi dan elemen terkait lainnya harus terus-menerus melakukan penindakan hukum berupa penenggelaman kapal. Namun, dia mengingatkan agar penenggelaman itu harus melalui berbagai prosedur, dan mengutamakan keselamatan awak kapal.

"Saya kira Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita kembali bahwa sumber daya laut kita bukan besar lagi, melainkan sangat besar. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi lagi," kata Jokowi.

Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir Djuanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai, dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ini adalah perayaan Hari Nusantara yang ke-14. Tahun depan, perhelatan Hari Nusantara akan dilakukan di Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai panitia penyelenggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.