Jokowi Sebut Penenggelaman Kapal dengan Dinamit sebagai Peringatan Pertama

Kompas.com - 15/12/2014, 14:29 WIB
Presiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOTABARU, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penegakan hukum atas kapal-kapal ilegal yang masuk wilayah perairan Indonesia mulai berbuah hasil. Jokowi mengaku menerima sejumlah protes dari kepala negara lain mengenai tindakan Indonesia menenggelamkan kapal ilegal.

"Setelah tenggelamkan kapal, saya ditelepon presiden, kepala negara lain, 'Presiden Jokowi tenggelamkan kapal pakai dinamit?' Saya kasih tahu, ini baru peringatan pertama. Nanti ada pesan kedua dan ketiga, tunggu saja," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

Jokowi mengaku tidak gentar dan akan tetap menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Dia menyebutkan, ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus ilegal.

"Sekarang baru kelihatannya, orang mulai pandang kita karena setiap hari ada kapal ditangkap. Saya juga dibisiki sama Ibu Menteri KKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), 'Pak, kemarin kita tangkap 9 kapal.' Saya jawab, masa hanya 9 kapal?" kata Jokowi, dan disambut tawa Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan para pejabat yang hadir.


Menurut Jokowi, Susi dan elemen terkait lainnya harus terus-menerus melakukan penindakan hukum berupa penenggelaman kapal. Namun, dia mengingatkan agar penenggelaman itu harus melalui berbagai prosedur, dan mengutamakan keselamatan awak kapal.

"Saya kira Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita kembali bahwa sumber daya laut kita bukan besar lagi, melainkan sangat besar. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi lagi," kata Jokowi.

Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir Djuanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai, dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Ini adalah perayaan Hari Nusantara yang ke-14. Tahun depan, perhelatan Hari Nusantara akan dilakukan di Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai panitia penyelenggara.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X