Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Ditjen Pemberdayaan Desa dan Semua Pegawainya Pindah ke Kementerian Desa

Kompas.com - 09/12/2014, 22:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri berencana akan "menghibahkan" salah satu direktorat jenderal miliknya ke Kementerian Desa. Adapun ditjen yang dimaksud ialah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dijumpai di kantornya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa dilakukan sebagai langkah efisiensi kinerja. Dalam perpindahan itu, rencananya semua pegawai yang terdapat di ditjen tersebut juga akan turut pindah ke kementerian baru itu.

"Yang PMD-nya semuanya ikut pindah ke Kementerian Desa, termasuk pegawainya," kata Tjahjo, Selasa (9/12/2014).

Meski demikian, Kemendagri rencananya akan tetap membentuk unit khusus yang bertugas untuk menangani persoalan perdesaan. Sebab, selama ini lingkup kerja Kemendagri mencapai tingkat pedesaan. Unit tersebut nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Ditjen Pemerintahan Umum (PUM).

"Kami akan membentuk Unit Pemerintahan Desa karena Kemendagri kan (lingkup kerjanya) dari pusat sampai desa," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal PMD Tarmizi A Karim mengatakan, rencana pelimpahan Ditjen PMD itu masih dalam tataran pembahasan. Ia pun belum dapat memastikan kepastian perpindahan tersebut.

Menurut dia, proses perpindahan itu akan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ini yang lagi dibahas, jadi bagaimana keputusan Menpan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com