Politikus Demokrat Khawatir KMP Gulirkan Pilpres Tidak Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengaku terkejut saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan pemilu presiden bisa dilakukan tidak langsung (baca: Aburizal Bakrie: Pemilu Presiden Bisa Tidak Langsung). Menurut Didi, dirinya kini khawatir wacana dari pimpinan Golkar itu menjadi wacana Koalisi Merah Putih dan akan digulirkan bersama-sama.

Didi menjelaskan, kekhawatirannya pada pernyataan Aburizal dilandasi akan rusaknya proses demokrasi saat presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ia menyebut wacana itu sebagai bencana besar jika benar-benar diterapkan di Indonesia.

"Ada wacana pemilu presiden tidak langsung. Kalau Koalisi Merah Putih yang jumlahnya lebih dari 50 persen (di DPR) menggulirkan itu, itu namanya tsunami besar bagi proses demokrasi," kata Didi dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Ia menyinggung sikap Partai Golkar yang mengingkari kesepakatan karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menurut Didi, perppu yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan penyempurnaan untuk pilkada langsung yang demokratis dan mampu mencegah praktik transaksional.

"Kami tidak menyangka Golkar mengingkari komitmen. Kami masih berharap Golkar akan mempertimbangkannya kembali," ucap Didi.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pemilu presiden bisa digelar tidak langsung. Hal itu dikatakan Aburizal dalam wawancara khusus bersama Kompas sesaat setelah selesainya Munas IX Golkar di Bali.

"Bisa saja, dong (pilpres tidak langsung). Ketika pilkada ditetapkan via DPRD, apakah Anda optimistis sebanyak 70-80 persen kursi kepala daerah dapat direbut KMP? Sebelumnya, target Golkar sendiri, kan, 59 persen kursi. Saya optimistis. Aspirasi di daerah juga sangat kuat," ujarnya.

Mengenai perppu pilkada, Aburizal menyatakan, sesuai rekomendasi Munas IX, Golkar akan memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Ia menolak disebut mengingkari kesepakatan karena sikap tersebut merupakan amanat dari seluruh peserta munas dan wajib untuk dilaksanakan.