Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Kekerasan Parpol Tua

Kompas.com - 28/11/2014, 08:29 WIB


KOMPAS.com - Dua petugas keamanan berseragam loreng hijau berjaga-jaga di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/11) siang. Pengamanan makin berkurang dibandingkan ketika puncak perseteruan antara mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy. Kubu Romahurmuziy yang dianggap "mengudeta" dilarang memasuki kantor.

Di sudut Kota Jakarta Barat, tepatnya Kantor DPP Partai Golkar, pemandangannya mirip saat ada petugas keamanan berloreng kuning khas partai beringin. Mereka berjaga agar kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang dinilai memaksakan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX di Bali tidak memasuki areal itu. Perseteruan elite partai yang penuh kepentingan, ambisi, dan kegagalan sang pemimpin mengelola konflik terbukti menghasilkan keresahan.

Selasa (25/11/2014) siang, di Kantor DPP Partai Golkar terjadi perkelahian antara dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). AMPG didukung mantan Ketua Umum AMPG Yorrys Raweyai. Yorrys pun mengancam akan membakar mobil yang membawa massa AMPG tandingan. Sebelumnya, AMPG pendukung Yorrys ”memukul mundur” massa "AMPG" itu. AMPG pendukung Aburizal Bakrie pun kocar-kacir. Bahkan, mobil bertuliskan perusahaan sekuriti tertentu itu dievakuasi ke luar Kantor DPP Golkar.

"Partai politik yang tidak bisa menyelesaikan masalah internal hanya menghasilkan wajah kekerasan yang mencoreng demokrasi," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Tak dapat dibayangkan. Dua partai tua itu mestinya menjadi contoh berdemokrasi. Kematangan Partai Golkar yang berdiri tahun 1964 semestinya bisa mengelola konflik internal dengan baik. Begitu pula PPP yang berdiri sejak 1973 justru menunjukkan perpecahan sengit.

"Saya sedih melihat kondisi ini (Golkar). Ada satpam yang dikasih baju AMPG. Kalau caranya tidak sehat, pasti ada hal-hal semacam ini (bentrokan). Bertahun-tahun saya jadi pengurus, baru kali ini terjadi ada massa selundupan dari orang-orang yang diseragami," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.

"Saya bisa memahami tindakan Yorrys. Dia dipecat justru karena menginginkan munas dipercepat, sedangkan kini justru kubu Aburizal Bakrie mempercepat munas," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. (OSA TRIYATNA/HARYO DAMARDONO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com