Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Kekerasan Parpol Tua

Kompas.com - 28/11/2014, 08:29 WIB


KOMPAS.com - Dua petugas keamanan berseragam loreng hijau berjaga-jaga di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/11) siang. Pengamanan makin berkurang dibandingkan ketika puncak perseteruan antara mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy. Kubu Romahurmuziy yang dianggap "mengudeta" dilarang memasuki kantor.

Di sudut Kota Jakarta Barat, tepatnya Kantor DPP Partai Golkar, pemandangannya mirip saat ada petugas keamanan berloreng kuning khas partai beringin. Mereka berjaga agar kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang dinilai memaksakan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX di Bali tidak memasuki areal itu. Perseteruan elite partai yang penuh kepentingan, ambisi, dan kegagalan sang pemimpin mengelola konflik terbukti menghasilkan keresahan.

Selasa (25/11/2014) siang, di Kantor DPP Partai Golkar terjadi perkelahian antara dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). AMPG didukung mantan Ketua Umum AMPG Yorrys Raweyai. Yorrys pun mengancam akan membakar mobil yang membawa massa AMPG tandingan. Sebelumnya, AMPG pendukung Yorrys ”memukul mundur” massa "AMPG" itu. AMPG pendukung Aburizal Bakrie pun kocar-kacir. Bahkan, mobil bertuliskan perusahaan sekuriti tertentu itu dievakuasi ke luar Kantor DPP Golkar.

"Partai politik yang tidak bisa menyelesaikan masalah internal hanya menghasilkan wajah kekerasan yang mencoreng demokrasi," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Tak dapat dibayangkan. Dua partai tua itu mestinya menjadi contoh berdemokrasi. Kematangan Partai Golkar yang berdiri tahun 1964 semestinya bisa mengelola konflik internal dengan baik. Begitu pula PPP yang berdiri sejak 1973 justru menunjukkan perpecahan sengit.

"Saya sedih melihat kondisi ini (Golkar). Ada satpam yang dikasih baju AMPG. Kalau caranya tidak sehat, pasti ada hal-hal semacam ini (bentrokan). Bertahun-tahun saya jadi pengurus, baru kali ini terjadi ada massa selundupan dari orang-orang yang diseragami," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso.

"Saya bisa memahami tindakan Yorrys. Dia dipecat justru karena menginginkan munas dipercepat, sedangkan kini justru kubu Aburizal Bakrie mempercepat munas," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari. (OSA TRIYATNA/HARYO DAMARDONO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com