Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Mendagri Harus Klarifikasi dan Lihat Sendiri Server E-KTP

Kompas.com - 25/11/2014, 13:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan bahwa server kartu tanda penduduk elektronik berada di luar negeri. Dari kunjungannya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Fadli melihat bahwa server data e-KTP itu berada di Jakarta dan Batam.

"Karena pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu dan sekarang belum diralat, Mendagri sendiri katakan server di luar negeri. Tentu bahayakan keamanan. Kami lihat di sini, server dukcapil ada di sini sehingga Saudara Mendagri harus lihat sendiri dan klarifikasi tentang server yang ada di luar negeri," kata Fadli di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/11/2014).

Fadli menyebutkan, tidak hanya di Ditjen Dukcapil Kemdagri, server itu juga terdapat di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun server cadangan terdapat di Batam. Kapasitas terbesar ada di Jalan Merdeka Utara, yakni 600 terabyte. Server di Ditjen Dukcapil Kemdagri berkapasitas 35 terabyte dan di Batam 200 terabyte.

"Server itu bahkan ada di kantor menteri sendiri. Apa dia sudah melihatnya, saya tidak tahu," kata Fadli.

Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan akan segera memanggil Tjahjo untuk membahas soal e-KTP. Isu lain juga akan langsung diklarifikasikan kepada Mendagri, yakni wacana penghapusan kolom agama di KTP dan keputusan Presiden tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ingin dengar dan saksikan langsung statement Mendagri agar Pak Menteri tak dapat info yang salah. Kami sarankan hati-hati menerima informasi, apalagi sampaikan keluhan, apalagi nantinya Presiden menyampaikan informasi itu kepada Presiden," kata Riza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com