Fadli Zon: Mendagri Harus Klarifikasi dan Lihat Sendiri Server E-KTP

Kompas.com - 25/11/2014, 13:10 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan bahwa server kartu tanda penduduk elektronik berada di luar negeri. Dari kunjungannya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Fadli melihat bahwa server data e-KTP itu berada di Jakarta dan Batam.

"Karena pernyataan Mendagri beberapa waktu lalu dan sekarang belum diralat, Mendagri sendiri katakan server di luar negeri. Tentu bahayakan keamanan. Kami lihat di sini, server dukcapil ada di sini sehingga Saudara Mendagri harus lihat sendiri dan klarifikasi tentang server yang ada di luar negeri," kata Fadli di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/11/2014).

Fadli menyebutkan, tidak hanya di Ditjen Dukcapil Kemdagri, server itu juga terdapat di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun server cadangan terdapat di Batam. Kapasitas terbesar ada di Jalan Merdeka Utara, yakni 600 terabyte. Server di Ditjen Dukcapil Kemdagri berkapasitas 35 terabyte dan di Batam 200 terabyte.

"Server itu bahkan ada di kantor menteri sendiri. Apa dia sudah melihatnya, saya tidak tahu," kata Fadli.

Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan akan segera memanggil Tjahjo untuk membahas soal e-KTP. Isu lain juga akan langsung diklarifikasikan kepada Mendagri, yakni wacana penghapusan kolom agama di KTP dan keputusan Presiden tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ingin dengar dan saksikan langsung statement Mendagri agar Pak Menteri tak dapat info yang salah. Kami sarankan hati-hati menerima informasi, apalagi sampaikan keluhan, apalagi nantinya Presiden menyampaikan informasi itu kepada Presiden," kata Riza.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X