Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka Belum Tahu ke Mana Subsidi BBM Dialihkan

Kompas.com - 18/11/2014, 06:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus gencar menyosialisasikan program pengalihan subsidi bahan bakar minyak pasca-kenaikan harga BBM per hari ini, Selasa (18/11/2014). Pada Senin (17/11/2014) malam, Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pemerintah menaikkan harga premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini, kata Jokowi, akan dikompensasi dengan sejumlah program untuk masyarakat. (Baca: Ini "Kompensasi" Kenaikan Harga BBM Menurut Jokowi)

Sejumlah warga Ibu Kota yang dijumpai Kompas.com, Senin malam, mengaku tak tahu ke mana dana subsidi BBM akan dialihkan. Salah satunya seorang supir taksi, Samsul (52).

"Saya belum tahu, program pengalihan subsidi BBM yang mana," kata Samsul, saat tengah mengantre di SPBU kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam.

Samsul mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, hidupnya akan semakin sulit. Menurut Samsul, kebutuhan ekonomi keluarganya akan semakin meningkat. Apalagi, dua dari tiga anaknya saat ini masih membutuhkan biaya pendidikan.

Pedagang makanan di kawasan Cikini, Rohani (42), juga mengungkapkan hal yang sama. Ia tak mengetahui bahwa anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk sejumlah program yang dianggap pro rakyat. Akan tetapi, ia berharap, pemerintah benar-benar mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Maunya duitnya langsung dibagiin ke rakyat. Bisa lewat langsung, tunai, atau lewat layanan kesehatan dan pendidikan," ujar dia.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Rohani, ia mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rohani mengatakan, BLT pada masa SBY tak terdistribusi secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, ia berharap, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalokasikannya secara lebih merata. 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebutkan beberapa rencana pemerintah terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). (Baca: Untuk Apa Saja Pengalihan Subsidi BBM)

"Akan dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun kita sudah bisa swasembada beras," ujar Andrinof, setelah pengumuman kenaikan harga BBM yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Selain itu, pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM untuk biaya pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, serta pembangunan jalan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com