Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari Juga Jadi "Trending Topic"

Kompas.com - 18/11/2014, 03:04 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, para netizen menyatakan sikapnya. Sebagian mencibir kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipandang menyengsarakan rakyat. Cibiran tersebut diarahkan ke pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam waktu singkat, topik seputar kenaikan harga tersebut menjadi trending topic di Twitter, termasuk hashtag atau tanda pagar (tagar) #ShameOnYouJokowi dan #salamgigitjari. Kedua kata kunci ini berada di urutan kedua dan ketiga. Urutan teratas adalah #BBMNaik.

"Malam ini sy dedikasikan untuk retweet #ShameOnYouJokowi. Rakyat tidak boleh diam dg model pemimpin lalim seperti ini.. #ShameOnYouJokowi," ujar @DanilMujib.

"Ketika harga minyak dunia turun, pemerintah malah naikan BBM, maka ini saatnya kita bilang #ShameOnYouJokowi," kicau ‏@JoacquinAdam.

Netizen lainnya, Tata Suhendra, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perubahan.

"Kalian pilih dia untuk perubahan? Jadi jangan terkejut ketika dia melakukan perubahan #salamgigitjari," kicau @tatasuhendra.

"Brbgai kebijakan aneh mulai tidak ada kolom agama di KTP, moratorium cpns, dll. Tapi naik hrg BBM yg bikin HEBOH. #SalamGigitJari," ujar TZKarim.

Sebelumnya Presiden Jokowi bersama kabinetnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi membuat harga BBM premium menjadi Rp 8.500 dan solar menjadi Rp 7.500.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com