Ini Lima Poin Kesepakatan Damai KMP dan KIH di DPR

Kompas.com - 17/11/2014, 15:10 WIB
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang. Ihsanuddin/KOMPAS.comKoalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya bersatu, Senin (17/11/2014) siang. Hal ini ditandai dengan penandatanganan lima poin kesepakatan damai yang berlangsung di Ruang Nusantara IV Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Wartawan tak diizinkan melihat langsung lembaran kesepakatan yang ditandatangani. Namun, juru lobi KIH, Pramono Anung, membeberkan lima poin kesepakatan itu.

1. Beberapa ayat dalam Pasal 74 dan 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur mengenai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat akan diubah.

2. Koalisi Indonesia Hebat akan mendapatkan 21 pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Sebanyak 16 AKD diambil dari penambahan satu wakil ketua di setiap AKD dengan merevisi UU MD3, sedangkan 5 AKD lainnya akan diambil dari yang sudah ada.

3. Revisi UU MD3 ini harus diselesaikan sebelum 5 Desember 2014 atau sebelum masa reses.

4. Dengan selesainya konflik ini, tidak ada lagi istilah KMP dan KIH. Hanya ada satu DPR untuk Indonesia.

5. Dengan selesainya konflik ini, DPR langsung bekerja menjalankan tugasnya yang selama ini tertunda.

Konflik di DPR muncul sebelum pemilihan pimpinan AKD. Saat itu, fraksi kubu KIH tidak mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di AKD. Kubu KIH ingin agar kursi pimpinan AKD dibagi secara proporsional.

Namun, kubu KMP saat itu menolak. Pemilihan pimpinan AKD tetap berjalan tanpa kehadiran kubu KIH. (Baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Tak terima, kubu KIH membentuk DPR tandingan. KIH sempat memilih pimpinan DPR versi mereka. Dampaknya, tiap-tiap kubu menjalankan agenda masing-masing. Dengan adanya perdamaian ini, DPR tandingan pun otomatis dibubarkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X