Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AMPG: Seluruh Ketua Umum Harus Duduk Bersama untuk Selesaikan Konflik di DPR

Kompas.com - 14/11/2014, 21:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Doli Kurnia mengaku khawatir dengan kondisi politik yang saat ini berkembang di DPR. Konflik tak berkesudahan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menunjukkan masih ada pihak-pihak yang tidak ingin membangun kultur politik positif di Indonesia.

Doli mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir mulai muncul kekuatan tandingan di segala lini, mulai dari pimpinan DPR, pimpinan parpol bahkan gubernur pun ada ancaman mendapat tandingan. Padahal, kekuatan tandingan itu sebelumnya hanya terjadi ketika transisi pemerintahan pada masa Orde Baru ke Reformasi.

“Seharusnya semakin ke sini kita semakin dewasa secara politik. Dengan munculnya beragam tandingan di masyarakat hingga lembaga negara maka ada upaya untuk merusak kultur politik yang sedang kita bangun,” kata Doli saat diskusi mingguan AMPG di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (14/11/2014).

Meski begitu, ia melihat, ada hal positif di dalam konflik yang terjadi di DPR. Menurut dia, konflik itu dapat menjadi ajang peningkatan komunikasi antar pimpinan partai politik. Sehingga ke depan dapat diwujudkan suatu sistem demokrasi yang lebih baik.

Kendati demikian, ia menegaskan, pimpinan partai politik saat ini perlu bertemu untuk mendinginkan suhu politik DPR yang memanas. Dengan begitu, kondisi DPR segera kondusif dan dapat bekerja maksimal untuk membantu pemerintah.

“Kita ingin segera ada pertemuan pimpinan partai politik untuk memperbaiki kerusakan. Tidak hanya di DPR, tetapi juga yang terjadi di institusi politik dan negara,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com