Setara: Hapus Kolom Agama atau Semua Agama atau Kepercayaan Bisa Dicantumkan dalam KTP

"Pilihannya hanya dua. Pertama, sesuai HAM, kami tidak setuju adanya kolom agama di KTP karena apa urgensinya? Apa kaitannya dengan pelayanan publik?" ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos usai pertemuan.

Bonar menyoroti alasan pemakaman sehingga mewajiban seorang warga negara wajib mencantumkan agamanya di KTP. Menurut dia, alasan itu tidak kuat. Pasalnya, berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan tidak hanya KTP, tetapi juga ada data base kependudukan soal agama.

"Cukup dicantumkan lain di data base kelurahan atau kecamatan. Jadi, (pencantuman agama di KTP) tidak terlalu penting," kata Bonar.

Menurut Bonar, semua negara harus setara, tidak boleh ada diskriminasi agama tertentu. Negara, kata Bonar, sebaiknya mengambil jarak dari agama dan kepercayaan termasuk masalah administrasi kependudukan. (baca: Mendagri: Apakah Orang di Luar Penganut 6 Agama Tidak Boleh Punya KTP?)

"Pilihan kedua, dicantumkan semua. Meski terkesan rumit, banyak, karena ada ratusan agama dan kepercayaan lain, tapi kalau sudah diidentifikasi oleh Kemenag, maka di KTP akan mudah mencantumkan misalnya Kaharingan hingga Sunda Wiwitan," papar Bonar.

"Jadi, saran kami dihapus, atau semua agama dicantumkan. Sehingga tidak ada diskriminasi administrasi," lanjut dia. (baca: Ini Komentar Menteri Agama soal Rencana Pengosongan Kolom Agama bagi Penganut Kepercayaan)