Kompas.com - 10/11/2014, 10:18 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rencana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk bagi penganut kepercayaan menuai pro-kontra. Kementerian Dalam Negeri meminta agar pihak yang menolak rencana tersebut juga memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu.

"Ya sudah, hanya dipikirkan jalan keluarnya. Ini kan usulan mereka, jadi kami tampung," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Tjahjo, pengosongan kolom agama untuk mengakomodasi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Selama ini, warga negara yang tidak memeluk kepercayaan resmi terpaksa mengisi kolom agama di KTP dengan agama yang diakui pemerintah sekadar memenuhi hal administratif. (Baca: Komnas HAM Dorong Kolom Agama di KTP Dihapuskan)

"Apakah orang yang di luar (penganut) enam agama itu tidak boleh punya KTP? Padahal, KTP itu macam-macam urusannya," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Politisi PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya tidak setuju atas wacana pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah. (Baca: PKS Tidak Setuju Kolom Agama Dikosongkan bagi Penganut Kepercayaan)

Fahri mengatakan, kebijakan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan tersebut lebih cocok diterapkan di negara Barat. Sementara itu, menurut Fahri, kolom agama di negara Timur sangat penting, yakni sebagai identitas warga negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak masalah dengan rencana Kementerian Dalam Negeri tersebut. Menurut JK, kebijakan ini adil untuk semua warga negara Indonesia.

"Bukan penghapusan, yang ada diisi di kolom, kalau tidak ada dari enam agama itu, mau diisi apa? Kosongkan saja tho," kata JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Nasional
Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.