Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/11/2014, 15:47 WIB


KOMPAS.com - KETIDAKPUASAN terhadap kabinet baru bukan hanya dialami Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla.

Sepuluh tahun lalu, dalam sambutan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2004, Presiden (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono terus terang mengungkapkan adanya kesangsian dan keraguan sebagian rakyat terhadap para menterinya.

”Bahkan, ada kesangsian terhadap Saudara (para menteri), termasuk terhadap saya dan Pak Jusuf Kalla, untuk dapat mengemban tugas yang tidak ringan ini,” katanya saat itu.

SBY, panggilan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu mengatakan, kesangsian dan keraguan itu bisa dijadikan pemicu dan tantangan bagi para menteri untuk bekerja lebih keras.

”Tidak perlu kesangsian dan keraguan rakyat terhadap kita dan saudara-saudara dijawab dengan kata-kata, tetapi jawablah dengan kerja dan karya nyata,” kata SBY.

Dalam putaran II pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya itu (2004), SBY-JK dipilih oleh lebih dari 69 juta rakyat atau sekitar 60 persen. Waktu itu SBY sepenuhnya sadar, dukungan rakyat dalam pemilihan presiden tidak menjadi penopang nyata pemerintahannya.

”Setelah pemilu selesai, mereka (massa pemilihnya) tidak lagi aktif dan punya peran nyata untuk memuluskan langkah saya dalam mengelola segala macam permasalahan dan tantangan yang jelas tidak ringan,” ujar SBY.

Unjuk rasa

Pelantikan kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri juga diiringi kecurigaan sebagian rakyat. Setelah pelantikan, para menteri kabinet baru berfoto bersama di tangga lobi Istana Merdeka. Sementara itu, ratusan pegawai negeri sipil dari dua departemen yang dihapus, yakni Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, mengadakan unjuk rasa di depan Istana Merdeka.

Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, dan Megawati menghampiri para pengunjuk rasa di pintu pagar halaman Istana Merdeka itu. Waktu itu pagar Istana masih pendek, tidak setinggi sekarang. Gus Dur berbincang-bincang dengan para pengunjuk rasa.

Sebelum foto bersama dengan para menteri, Gus Dur waktu itu juga mengakui keraguan dan kesangsian sebagian rakyat terhadap kabinetnya. ”Kabinet ini sekarang baru disorot oleh MPR dan masyarakat,” kata Gus Dur saat itu. Satu tahun kemudian, Gus Dur meninggalkan kursi kepresidenan di Istana.

Pengumuman dan pelantikan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi tanggal 26 dan 27 Oktober 2014 juga diiringi aksi unjuk rasa yang memprotes beberapa nama menteri. Berbeda dengan Gus Dur, Jokowi tidak menemui para pengunjuk rasa.

Teriakan para pengunjuk rasa dengan pengeras suara yang bergema di antara beberapa gedung dan pepohonan yang dihuni banyak burung dan kelelawar atau kampret di kompleks Istana Kepresidenan dan lapangan Tugu Monas itu tidak dihiraukan oleh Jokowi dan para menterinya.

Jokowi sudah masuk Istana Kepresidenan yang dilingkari pagar besi yang tinggi. Selamat bekerja, bekerja, dan blusukan entah ke mana. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com