Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Klaim Manuver KIH di DPR Didukung Ketum Parpol

Kompas.com - 03/11/2014, 18:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia hebat (KIH) Effendi Simbolon mengklaim, ketua partai politik yang tergabung dalam KIH setuju dan mendukung manuver kadernya di parlemen. Pekan lalu, para anggota DPR asal fraksi parpol KIH melakukan manuver dengan membentuk pimpinan DPR tandingan karena merasa tak diakomodasi oleh pimpinan DPR saat ini.

"Ya masak kami berjalan sendiri. Enggaklah. Kami diketahui dan didukung," ujar Effendi, seusai rapat konsultasi dengan fraksi KIH di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut mengatakan, ketua-ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIH ikut bertanggung jawab atas kesewenang-wenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Effendi juga tak sepakat jika manuver KIH di DPR RI dianggap menghambat kerja pemerintah.

"Mengganggu apanya? Enggaklah. Masak sih ganggu?" ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi KIH membentuk struktur Pimpinan DPR RI sendiri. Langkah ini diambil karena mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua DPR dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Pimpinan DPR RI versi KIH yakni Ketua DPR RI Ida Fauziah (PKB), empat wakil ketua DPR RI, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), Supriadin (Nasdem).

Manuver KIH ini merupakan buntut kekecewaan atas pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan yang dinilai tidak proporsional berdasarkan kekuatan politik yang ada di parlemen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com