Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat, DPR Tandingan Gelar Sidang Paripurna untuk Tetapkan Pimpinan

Kompas.com - 30/10/2014, 13:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk pimpinan DPR tandingan akan menggelar sidang paripurna untuk melantik pimpinan DPR yang baru, versi mereka. Aksi itu rencananya akan digelar pada Jumat (31/10/2014) besok.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, menjelaskan, di dalam sidang paripurna itu akan digelar pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru. Sidang itu akan digelar di ruang rapat paripurna DPR, dan akan mengundang semua anggota DPR periode 2014-2019.

"Ini serius, besok akan digelar pelantikan di paripurna," kata Aria di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Aria menyampaikan, pemilihan pimpinan DPR yang baru ini terpaksa digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap pimpinan DPR saat ini yang dianggap tak memberi ruang aspirasi dari pihaknya.

Saat disinggung mengenai payung hukum yang digunakan terkait pelantikan tersebut, Aria tak dapat menjawab secara tegas. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya masih berusaha mencari celah hukum dan memantapkan calon pimpinan DPR tandingan. (Baca: Koalisi Merah Putih: Kami Juga Bisa Buat Presiden dan Kabinet Tandingan)

"Kita cari payung hukumnya. Kita juga sudah berusaha ajukan surat ke sana (Mahkamah Agung) supaya bisa melantik," ujarnya.

Mengenai calon pimpinan DPR yang akan diajukan dalam paket Koalisi Indonesia Hebat, kata Aria, PDI-P mengajukan Pramono Anung. Sementara itu, calon dari fraksi lainnya akan dikomunikasikan lebih lanjut. (Baca: Koalisi Indonesia Hebat Angkat Pimpinan DPR Tandingan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com