Ini Alasan Fraksi PPP "Ngamuk" di DPR

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya, M Romahurmuziy, mengatakan bahwa kejadian itu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap respons DPR atas keberatan dari kelompoknya. Ia menuturkan, sejak awal, Fraksi PPP telah menyampaikan interupsi keberatan atas perubahan susunan fraksi yang diajukan ke dalam paket alat kelengkapan Dewan (AKD). Menurut dia, susunan fraksi yang disampaikan pimpinan sidang merupakan paket yang diajukan kelompok yang dipimpin Suryadharma Ali.

Romy, sapaan Romahurmuziy, menyatakan bahwa pada 1 Oktober lalu, DPP PPP telah melayangkan surat ke DPR bahwa susunan fraksi berdasarkan hasil pengesahan sidang paripurna sebelumnya. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan dirinya saat masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

"Kemudian, tanggal 21 Oktober telah dilakukan RPH (rapat pimpinan harian) hasil Muktamar Surabaya yang menyatakan susunan fraksi lengkap, melengkapi susunan fraksi sebelumnya paling tidak terdiri dari ketua, sekretaris, wakil, dan bendahara," kata Romy saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PPP di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurut Romy, pimpinan DPR tidak mengindahkan surat yang dilayangkan pengurus PPP dari kelompok pendukungnya tersebut. Pimpinan justru membacakan susunan Fraksi PPP versi Suryadharma.

"Berkali-kali interupsi kita layangkan, tapi mic di jajaran Fraksi PPP dimatikan yang menunjukkan settingan yang sudah disiapkan oleh pimpinan sebelum rapat dimulai," ujarnya.

Ia menegaskan, Fraksi PPP menarik semua susunan alat kelengkapan Dewan, baik komisi maupun badan, yang dibacakan pimpinan sidang hari ini. Ia menyebut susunan itu ditetapkan secara sepihak tanpa ada konfirmasi dari Fraksi PPP.